Psst!
Ekosistem sastra Indonesia rumpang, dan karenanya sejak lama ia diwarnai dengan nada pahit dan kesinisan. Namun dengan menguatnya penggunaan media sosial beberapa tahun terakhir, unek-unek itu pun merembes muncul ke ranah publik, bak kantung empedu yang pecah.
Setidaknya itu hasil amatan saya selama 15 tahun terakhir, sebagai orang yang secara aktif membaca, menulis, beraktivisme, pernah, dan masih terlibat di dalam berbagai komunitas dan tim, termasuk beberapa kali mempersiapkan kehadiran Indonesia di berbagai pameran buku internasional.
Sejak lama trajektori apresiasi terhadap pengarang sastra di Indonesia memang tak pernah terlampau jelas. (Ini adalah lintasan yang berbeda dengan menerbitkan, mempopulerkan dan menjual karya penulis, sebab teknologi digital dan media sosial telah memangkas begitu banyak jenjang—dengan segala konsekuensinya.) Jika seorang menulis sastra, bagaimana karyanya dapat dibaca oleh publik sastra dan terendus radar para kritikus dan kurator? Bagaimana karyanya mulai dapat dianggap penting, sehingga ia pantas diundang ke suatu festival sastra dan layak dipertimbangkan untuk mendapat penghargaan? Bagaimana karyanya bisa dianggap tepat untuk merepresentasikan Indonesia di panggung global?
Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, namun kadang sulit dibicarakan dengan kepala dingin. Pro dan kontra tajam kerap muncul di sebagian kalangan pengarang, khususnya pada peristiwa-peristiwa sastra yang melibatkan aspek kuratorial.
Sebut saja beberapa di antaranya seputar Kusala Sastra Khatulistiwa 2013, penulis terpilih Indonesia sebagai Tamu Kehormatan di Frankfurt Book Fair 2015, Market Focus London Book Fair 2019, dan yang terbaru Nominasi Sastra Badan Bahasa Kemendikbud 2020. Jangankan acara-acara yang terhitung bergengsi dan melibatkan dana negara yang besar, kadang kuratorial yang dilakukan individu pun bisa memicu komentar sinis berkepanjangan.
Tentu saja perbedaan pendapat seputar kuratorial adalah hal yang terjadi di mana pun, termasuk penghargaan seperti Hadiah Nobel Sastra dan Man Booker Prize, dan itu adalah hal yang wajar. Namun dalam konteks sastra Indonesia, keributan itu amat kerap terjadi karena kelangkaan parah pada apresiasi sastra, yang berdampak pada trajektori karier seorang penulis sastra dan penguatan ekonominya. Apresiasi sastra di sini, antara lain, adalah festival, penghargaan, program-program yang mendapatkan fasilitasi (misalnya, residensi dan dana hibah penerjemahan), serta seleksi buku dan penulis untuk mewakili Indonesia secara resmi di panggung-panggung internasional.
Kuratorial apa pun adalah suatu keputusan selektif yang tak terhindarkan memiliki politik kepentingan tertentu, terlepas itu disadari atau tidak, dan diakui atau tidak. Ketika kita bicara sesuatu itu “bagus” atau “tidak bagus”, ada sejumlah hal yang juga penting untuk kita tanyakan. Bagus menurut siapa? (Kurator). Bagus dari sisi apa? (Estetika). Bagus untuk ditujukan ke mana? (Audiens). Bagus juga tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya (relevansi) dan seterusnya. Setiap proses kuratorial memiliki tujuan tersendiri yang setidaknya akan terbangun dari elemen-elemen tersebut.
Penghargaan sastra di Indonesia
Penghargaan di dunia literasi Indonesia memang sangat minim, bahkan absen di sejumlah genre, misalnya sastra remaja dan fiksi ilmiah. Untuk menjaring naskah baru, kita tahu ada lomba naskah novel dan kritik sastra dari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Untuk kategori karya yang sudah terbit, kita mengenal antara lain penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa (digagas penulis dan sutradara Richard Oh), Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Karya Sastra Pilihan Tempo, dan Anugerah Ikapi. Untuk sastra daerah, kita hanya punya penghargaan Rancage yang digagas sastrawan Ajip Rosyidi, sedangkan untuk penggiat literasi Islam ada penghargaan yang diberikan di setiap penyelenggaraan Islamic Book Fair.
Baca juga: Bongkar: Siasat Feminis dalam Seni dan Budaya di Indonesia
Jumlah tersebut bagaimanapun masih terlalu sedikit, tak sebanding dengan jumlah lebih dari 30 ribu judul buku (untuk berbagai genre) yang terbit setiap tahunnya, juga belum meliputi keterwakilan semua genre. Sebagai perbandingan, di Inggris setidaknya ada lebih dari 70 penghargaan, sedangkan di Amerika Serikat ada sekitar 180 penghargaan. Penghargaan itu diberikan bagi sastra fiksi dan nonfiksi, untuk berbagai genre (cerita kriminal, fiksi spekulatif, humor dsb), berbagai jenjang (karya pertama di novel kriminal), diselenggarakan berbagai lembaga, mulai dari pemerintah kota, universitas, yayasan, toko buku dan sebagainya. Adanya penghargaan untuk beragam genre ini memiliki berbagai dampak, antara lain meningkatkan mutu kepenulisan dan dapat memberikan konsekuensi ekonomi kepada baik kepada penulis maupun industri penerbitan.
Kita belum lagi bicara tentang minimnya jumlah festival sastra, dan bidang seni budaya lain. Memang sudah ada, tapi belum sebanding dengan jumlah penduduk. Sekadar perbandingan, di area Bloomsbury, London, yang berpopulasi sekitar 10 ribu orang ada festival seni budaya yang rutin berlangsung setiap tahun sejak 2006. Dan itu barulah satu area kecil dari borough (setara kelurahan) Camden dengan populasi sekitar 114 ribu orang, yang juga punya festival sendiri.
Sehingga kita sebetulnya sah berharap bahwa Kelurahan Palmerah, misalnya, dengan populasi 36 ribu orang, setidaknya punya satu festival sastra dan seni budaya rutin. Dengan begitu Jakarta akan memiliki lebih dari 260 festival tingkat kelurahan yang memberi ruang penulis dan seniman pemula untuk berkiprah dan mendekatkan seni budaya dengan masyarakat luas.
Kita juga belum bicara tentang standar kuratorial ketika memilih buku/penulis untuk mewakili Indonesia di panggung internasional, yang juga sering menimbulkan pertanyaan. Ketika buku seorang penulis terpilih untuk mewakili Indonesia ke pameran buku dan festival internasional, buku tersebut pun berkesempatan untuk lebih dikenal, bisa diterjemahkan ke bahasa asing dan bersirkulasi di tengah percakapan sastra global. Namun sebagian dari daftar buku yang dipilih misalnya justru kerap berangkat dari daftar buku laris di pasar dalam negeri, yang padahal belum tentu bisa meletakkan Indonesia dalam peta literasi global (ini bisa kita bahas lain waktu).
Minimnya apresiasi sastra ini antara lain disebabkan masih terlalu sedikitnya keberadaan lembaga yang memfasilitasi berbagai peristiwa sastra ini, baik dari pihak pemerintah ataupun swasta. Kelangkaan lembaga sastra pada ekosistem sastra Indonesia inilah yang membuat sastra kita relatif kental dengan politik perkoncoan.
Titik buta, titik lembut, dan titik lemah di ekosistem sastra
Ibarat tubuh, setidaknya ada tiga titik akupuntur atau pusat kontrol yang mengatur arus energi ekosistem sastra kita (termasuk saya dan Anda). Saya menamainya titik buta, titik lembut, dan titik lemah yang kerap saling memengaruhi satu sama lain.
Pertama, titik buta. Mereka yang hidup dengan privilese tertentu cenderung lebih sulit melihat bias dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok lain. Orang yang lahir dalam keadaan serba kecukupan akan sulit memahami kenapa orang lain bisa berakhir sebagai pengemis (“ah, mereka hanya malas”). Orang yang lahir dan besar di Jakarta, akan sulit melihat masih adanya berbagai kesenjangan yang dialami oleh mereka yang seumur hidup tinggal di Majene yang rutin mengalami pemadaman listrik bergilir (“ah, mereka kurang panjang akal”). Privilese kerap menyebabkan titik buta, karena memang tidak pernah mengalami situasi sulit yang dialami kelompok lain. Orang-orang dengan privilese cenderung mengabaikan bahwa berbagai hal terjadi secara struktural dan bukan semata-mata persoalan individual.
Baca juga: 'All Male Authors' di Nominasi Penghargaan Sastra 2020 Badan Bahasa
Titik buta inilah–dengan berbagai derajatnya—kerap melanda sebagian pemegang simpul-simpul wacana dalam ekosistem sastra Indonesia; mereka yang memegang posisi-posisi sebagai kurator—di media massa, di seleksi penjurian penghargaan dan pameran, di redaksi suatu penerbitan. Posisi ini masih relatif didominasi oleh laki-laki (heteroseksual, muslim, Jakarta/Jawa) dan perspektif mereka yang maskulin, bahkan dicurigai patriarkal.
Latar belakang seorang kurator menentukan tema apa yang dianggap penting dan kurang penting. Demikian juga tentang standar kelayakan, tentang apa yang bagus dan tidak bagus. Cita rasa seorang kurator tentu saja tak dapat dilepaskan dari kekayaan referensi yang diasah sejak kecil dan pengalaman hidupnya. Itu barangkali yang menyebabkan di negara maju seperti Inggris, yang memiliki tradisi literatur dan aktivisme kuat pun terjadi ketimpangan dalam penghargaan sastra.
Dalam sebuah studi tahun 2015, novelis Nicola Griffith melihat data selama 15 tahun dari beberapa penghargaan sastra teratas. Dia menemukan bahwa fiksi yang ditulis oleh perempuan tentang perempuan hampir tidak memenangkan penghargaan apa pun, dan fiksi oleh perempuan tentang laki-laki bernasib sedikit lebih baik. Buku-buku oleh laki-laki tentang laki-laki yang kerap mendapat perhatian dan berbagai penghargaan.
Dalam penelusuran yang dilakukannya, Griffith menemukan bahwa penghargaan dengan hadiah-hadiah terbesar untuk novel sastra di Inggris selama satu dekade (2005-2015) dimenangkan 94 laki-laki dan hanya 64 perempuan (dan itu sudah termasuk penghargaan yang memang hanya dikhususkan bagi perempuan seperti Orange dan Baileys, yang lahir karena merespons daftar pendek all-male Booker Prize yang kerap terjadi).
Ketika para pemegang simpul wacana dan simpul sirkulasi sastra Indonesia masih didominasi maskulinitas, maka karya perempuan dan kelompok minoritas akan sulit dianggap penting. Lambat laun karya perempuan penulis mungkin dapat menghilang dari sejarah.
Bias patriarki ternyata masih kental, hingga di awal 2018 penulis Kamila Shamsie pernah mengusulkan, bagaimana kalau kita punya satu tahun penuh tanpa judul baru dari laki-laki penulis sama sekali? Karena semua sistem kekuasaan yang efektif, dan patriarki, dari waktu ke waktu dan ruang, selalu memiliki cara untuk menjaga struktur kekuasaan tetap utuh dengan segala kompleksitasnya. Satu area di mana kompleksitas ini dapat diperiksa—menurut Shamsie—adalah melalui hadiah sastra, yang meningkatkan peluang kesuksesan sebuah buku.
Para pelaku sastra Indonesia yang kerap mengacu kepada referensi sastra di negara maju, tak luput dari bias ini. Kurator yang berasal dari kelompok berprivilese juga cenderung mudah mengabaikan keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas lainnya (LGBT, luar Jawa, dsb), sesederhana karena mereka tidak melihat ada persoalan di luar teks yang memengaruhi suatu teks bisa terjadi. Mereka mengandaikan diri mereka berada di ruang hampa, membaca teks yang juga berasal dari ruang hampa, tanpa ada konteks sosiologis yang melahirkan teks tersebut.
Kedua, titik lembut, biasanya disebabkan sirkulasi pergaulan, yang bisa terbentuk dari kelas-kelas menulis, kantung-kantung komunitas sastra, dan sebagainya. Kedekatan dengan seseorang atau kelompok tertentu kerap membuat kita sulit untuk mengkritik mereka. Bahkan lebih lagi, kita justru bisa memuji berlebihan karya orang/kelompok yang dekat dengan kita atau yang kita sukai, karena kita memiliki titik lembut terhadap mereka.
Titik buta dan titik lembut ini bisa terkait. Salah satu skenario yang umum terjadi, siswa kelas menulis/penulis pemula dari komunitas tertentu bersirkulasi gagasan dengan para pemegang simpul wacana, (antara lain) mengasah cita rasa dan standar kelayakan mereka dalam menilai karya sastra. Para pemegang simpul wacana mungkin suatu ketika mesti menilai karya mantan siswa mereka (logis saja jika mereka punya kemiripan cita rasa dan cara pandang terhadap dunia), dan plus, ada titik lembut yang bisa bermain (Misalnya, saya tahu betul perkembangannya dan saya ingin mendukung dia). Para pemula ini juga akan memegang simpul-simpul wacana di kemudian hari dan akan mereproduksi standar yang lebih kurang sama dengan pendahulu mereka.
Baca juga: ‘All Woman Authors’: Daftar Tandingan Penghargaan Sastra 2020
Titik lembut juga bisa terbentuk karena keberpihakan kita pada suatu cause dan/atau kelompok tertentu. Misalnya, ketika seseorang menyatakan diri sebagai korban pelecehan atau perisakan, sebagian orang akan langsung tersentuh titik lembutnya dan menunjukkan keberpihakan, misalnya dengan menggalang dukungan kepada pihak yang mengalami situasi tersebut. Dukungan ini bisa dengan satu atau lain cara, mulai dari membeli karya mereka, meluluskan proposal mereka atau memilih mereka dalam seleksi-seleksi tertentu.
Ketiga, titik lemah, yang kerap dialami perempuan, LGBT, dan kelompok minoritas lainnya. Ketika para pemegang simpul wacana dan simpul sirkulasi masih didominasi maskulinitas, maka karya perempuan dan kelompok minoritas akan sulit dianggap penting. Hal inilah yang diindikasi terjadi pada nominasi sastra Badan Bahasa untuk lima kategori—puisi, naskah drama, cerpen, novel, kritik sastra—sepanjang 2015-2020 yang sama sekali tidak memasukkan karya perempuan.
Dampak jangka panjang
Untuk jangka pendek, daftar penghargaan dapat berpengaruh pada pembentukan persepsi publik dan akses keterbacaan terhadap karya perempuan. Harga buku mahal, waktu makin sempit di era serba tergesa ini, sehingga pembaca pun harus memprioritaskan mana yang akan mereka baca. Maka dengan mudah karya perempuan dan kelompok minoritas lainnya—yang tak mendapat pengakuan—akan dianggap kalah penting.
Dalam jangka panjang, kita bayangkan, misalnya, sepuluh tahun atau dua puluh tahun dari sekarang. Kemendikbud (atau lembaga lainnya) akan memasukkan sejumlah karya dan pengarang yang dianggap penting untuk diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Lalu dari mana mereka akan mengacu? Penghargaan adalah salah satu acuan yang paling banyak dipakai sebagai pertimbangan keputusan-keputusan seperti ini. Maka, lambat laun karya perempuan penulis dalam kurun lima tahun itu mungkin dapat dihapuskan begitu saja hingga menghilang dari sejarah.
Mereka yang mengalami titik lemah ini kadang akan mengambil pilihan untuk bersatu, atau setidaknya tidak saling menginjak. Tapi mereka bisa juga mengadaptasi keputusan dan pola-pola yang dilakukan pemegang simpul wacana dan sirkulasi yang kerap mengalami titik buta—dengan sejumlah negosiasi-negosiasi. Kelompok titik lemah bisa memiliki titik lembut kepada pemegang simpul wacana dan sirkulasi (misal, saya tahu dia cenderung misoginis, tapi saya berutang budi kepadanya), atau kepada sesama kelompok minoritas (misal, kami sama-sama terpingkirkan dan saya akan coba bantu dia).
Mereka di titik lemah, terlebih yang sudah mendapatkan tempat di antara para pemegang simpul wacana dan sirkulasi, bisa jadi memiliki titik buta atau membutakan diri pada konteks struktural. (Misal, saya juga perempuan—saya bisa di berada di titik ini dengan susah payah— saya tidak ingin perempuan lain menyamai saya, atau dia mesti membuktikan bahwa memang dia selayak saya)
Baca juga: Perempuan yang Timbul Tenggelam dalam Narasi Peralihan Rezim
Pada praktiknya, titik buta, titik lembut dan titik lemah ini saling bersilangan. Satu individu umumnya memiliki dua atau tiga titik pada saat yang sama. Situasi dinamis dan bisa bergerak melalui negosiasi-negosiasi dan kemudian membentuk simpul-simpul sirkulasi. (Ini tentu sesuatu hal yang manusiawi, bagian dari sifat manusia yang mencari rekan satu frekuensi). Simpul-simpul sirkulasi ini bergerak di dalam ekosistem sastra Indonesia yang rumpang, bersaing memperebutkan akses dan fasilitas yang memang langka akan apresiasi dan lembaga sastra.
Lain waktu Anda menemukan keributan lain terjadi dari sebagian pelaku ekosistem sastra Indonesia, ingatlah artikel ini dan coba temukan bagaimana ketiga titik tersebut bekerja.
Terobosan digital dan berbagai inisiatif
Dengan teknologi digital, simpul-simpul wacana dan sirkulasi telah bertambah dengan cepat dan tersebar luas, dan itu adalah pertanda positif. Sejumlah pihak bergerak—sebagai individu dan kelompok—untuk menambal lubang-lubang ekosistem, dan alih-alih sibuk memperebutkan “kue” yang terbatas, memilih untuk membuat “kue”nya sendiri.
Teknologi digital, misalnya, memungkinkan pebisnis dan penulis seperti Briliant Yotenega bersama rekan-rekannya mendirikan Nulisbuku.com (laman penerbitan buku sendiri untuk buku cetak) dan Storial.co (platform buku digital seperti Wattpad). Kedua platform tersebut telah memfasilitasi terbitnya sekitar 80 ribu judul buku dan pernah memberikan royalti hingga lebih dari Rp100 juta kepada penulis mereka.
Storial.co juga memberikan pelatihan di bidang fiksi yang diikuti ratusan orang. Mereka membangun segmen sastra popular yang kadang dipandang sebelah mata oleh sebagian pelaku ekosistem sastra. Inovasi terbaru yang mereka lakukan adalah Storial Punya Cerita, semacam ajang pencarian bakat –yang diikuti lebih dari 400 peserta—untuk menemukan premis cerita terbaik yang pesertanya akan didampingi hingga menyelesaikan novelnya. Di dalam dirinya, platform seperti Storial.co telah membangun unit ekosistem sendiri, termasuk dengan mekanisme penghargaan yang mereka ciptakan.
Kelompok minoritas yang berada pada titik lemah di dalam ekosistem sastra Indonesia terus bergerak, coba meretas dan merintis jalan sendiri, tidak menunggu difasilitasi negara dan lembaga mapan lainnya yang para pemegang simpul wacananya masih menolak melek.
Komunitas Akar Pohon di Mataram, Lombok yang berdiri pada 2009 oleh penyair Kiki Sulistyo, Syamsul Fajri Nurawat, dan Antosa Rakatesa rutin berdiskusi sastra dan menerbitkan buku. Dari Akar Pohon, muncul nama perempuan penyair seperti Ilda kawaryu dan Irma Agriyanti. Kolektif yang juga membanggakan adalah Perkawanan Perempuan Menulis dari enam provinsi di Indonesia, di antaranya Raisa Kamila (Aceh), Amanatia Junda (Jawa Tengah), Ruhaeni Intan (Jawa Timur), Margareth Ratih Fernandes (Nusa Tenggara Timur), Armadhany (Sulawesi Selatan), dan Astuti N. Kilwouw (Maluku Utara), yang saling sokong dalam berkarya sastra, baik sendiri maupun meluncurkan antologi bersama.
Masih banyak lagi inisiatif yang belum disebutkan di sini. Berbagai kolektif, festival, gerakan, komunitas, inisiatif di bidang sastra lahir, ada yang patah, ada yang terus tumbuh, ada yang mati lalu lahir kembali, semua dimungkinkan oleh teknologi digital dan media sosial. Namun jejak persoalan masa lalu dan residunya masih kerap terjadi, dan juga mewarnai percakapan di ekosistem sastra kita. Jejak patriarkal antara lain yang masih terasa di berbagai kurasi, yang sayangnya justru terjadi di lembaga negara, yang entah disengaja atau tidak telah meminggirkan kelompok minoritas.
Kelompok minoritas yang berada pada titik lemah di dalam ekosistem sastra Indonesia terus bergerak, coba meretas dan merintis jalan sendiri, tidak menunggu difasilitasi negara dan lembaga mapan lainnya yang para pemegang simpul wacananya masih menolak melek. Individu dan kolektif ini terus berkarya, berjejaring, menciptakan panggung-panggung kecil mereka sendiri. Sambil sesekali berbisik-bisik tentang kebisingan sebagian pelaku ekosistem sastra Indonesia.
Comments