Perempuan berpendidikan tinggi masih menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini tergambar jelas dari respons masyarakat terhadap sosok Maudy Ayunda yang baru-baru ini diberitakan telah menyelesaikan studi magisternya di kampus ternama dunia, Stanford University. Unggahan Maudy di Instagram mengenakan kebaya berbalut jubah wisuda milik Stanford menuai komentar pro kontra. Mereka yang suportif umumnya mengapresiasi pencapaian Maudy. Sementara, orang-orang “kurang piknik” (baca: terliterasi) cuma bisa sinis dan menyebut gelar magisternya sia-sia karena Maudy, sebagaimana konstruksi jamak masyarakat patriarkal, akan tetap berakhir jadi ibu rumah tangga.
Sebenarnya di Indonesia, perempuan yang menyandang pendidikan tinggi memang kerap dihujani komentar-komentar negatif. Misalnya, “Ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti ujung-ujungnya juga di dapur,” atau “Perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti laki-laki takut mendekat, susah menikah.” Secara tidak langsung, masyarakat Indonesia mengurung perempuan agar tetap menjadi sosok yang biasa-biasa saja jika ingin diterima secara utuh di mana-mana. Sebuah hal yang jarang dialami oleh para lelaki. Celakanya, anggapan ngawur ini dilanggengkan dan terus direplikasi di ruang-ruang percakapan kita. Itu telah menjadi normal baru, yang meskipun kita terus-menerus mengkritiknya sebagai anggapan usang, orang akan terus mengatakannya.
Dalam kasus Maudy Ayunda, perempuan ini tetap masa bodoh dengan anggapan miring, cenderung mansplaining, dan menihilkan perjuangannya.Maudy buat saya telah menjadi angin segar dan pemantik agar banyak perempuan yang memilih mengenyam pendidikan tinggi tak perlu khawatir digonggongi para pembenci.
Baca juga: Pendidikan Perempuan untuk Siapa?
Iya saya tahu, pencapaian yang dimiliki oleh Maudy Ayunda sampai saat ini tidak terlepas dari fakta bahwa ia memiliki beberapa privilese dibandingkan perempuan lainnya. Terlahir dari keluarga dengan ekonomi berada, Maudy disekolahkan di sekolah berkurikulum internasional sedari kecil. Selain itu, ia juga dibesarkan oleh orang tua dengan pola asuh anak yang baik dan mengutamakan pendidikan, hal yang sudah barang tentu tak dimiliki oleh sebagian besar perempuan di Indonesia. Sementara di sisi lain, ada perempuan yang untuk melanjutkan sekolah saja harus berdarah-darah sendiri tanpa sokongan, ada yang nyambi bekerja, ada juga yang menjalani peran ganda merawat anak di rumah sambil sekolah.
Perempuan Berpendidikan dalam Lensa Interseksionalitas
Pergerakan feminisme yang dimulai sejak abad ke-20 di dunia Barat memiliki agenda kesetaraan termasuk bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri, secara administratif, kita tidak akan menemui pembatasan terhadap akses pendidikan bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, faktanya banyak sekat lain yang membuat perempuan tidak bisa menikmati kemudahan akses tersebut, mulai dari faktor ekonomi, interpretasi agama, dan konsepsi peran gender.
Sebagai gambaran, dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia pada 2019 menyebutkan, perempuan dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar (SD) menempati porsi terbesar, yakni 27% dari total perempuan di Indonesia. Bahkan, 15% dari perempuan di Indonesia tidak mengenyam pendidikan sama sekali.
Memiliki pendidikan tinggi atau tidak bukanlah hal yang secara murni dapat dipilih setiap perempuan. Kelompok perempuan yang berasal dari keluarga dengan perekonomian yang kurang mampu biasanya mengalami kesulitan mendapatkan akses pendidikan dibandingkan perempuan yang terlahir dari keluarga berada. Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020 saja mencatat, total 27,55 juta masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari data tersebut, perempuan menanggung beban kemiskinan lebih banyak karena perannya di keluarga kerap direduksi sebagai penanggung jawab rumah, sedangkan lelaki bebas sekolah atau bekerja di luar. Sebaliknya, perempuan yang lahir di tengah keluarga mampu cenderung memiliki orang tua yang afirmatif terhadap pendidikan formal dan nonformal anaknya. Ini jelas salah satu ketidakseimbangan yang membuat perempuan sulit keluar dari keterbatasan.
Baca juga: Benarkah Perempuan Berpendidikan Lebih Tinggi Selalu Susah Menikah?
Hal ini diperparah dengan interpretasi agama yang memposisikan perempuan dalam posisi tidak bebas menentukan pilihannya. Contoh, anjuran agama menyegerakan menikah dan melibatkan melibatkan suami dalam setiap keputusan menyangkut hidup perempuan. Hal itu berpotensi menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi perempuan untuk menempuh pendidikan yang tinggi.
Ditambah lagi, masih ada konsepsi peran gender yang mengakar dalam kebudayaan masyarakat, di mana secara hierarki, posisi laki-laki seolah-olah berada di atas perempuan. Dalam konstruksi masyarakat patriarkal, lagi-lagi lelaki mendapat privilese atau perlakuan khusus. Buntutnya, perempuan akan dianggap tak cukup setara dengan laki-laki di banyak bidang, pendidikan, seksualitas, rumah tangga, dan sebagainya.
Pada akhirnya, ketiga faktor ini, kemiskinan, interpretasi agama, dan miskonsepsi peran gender lah yang menjadi hambatan nyata bagi perempuan-perempuan indonesia untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi.
Bagaimana Jika Kita Tak Cukup Beruntung?
Saya dan Maudy Ayunda faktanya hanya 0,36% dari total perempuan di Indonesia yang beruntung dapat mengenyam pendidikan pascasarjana (S2) menurut data BPS. Namun, respons positif masyarakat terhadap Maudy Ayunda telah memberikan sinyal, ada standar baru bagi perempuan yang muncul di masyarakat. Jika sebelumnya lumrah kita dengar perempuan idaman itu harus cantik, pandai memasak, feminin, kini tren perempuan berpendidikan tinggi telah menjadi standar baru untuk menentukan nilai perempuan. Tentu saja pendapat saya bisa diperdebatkan lagi.
Bayangkan ketika kami yang sedikit ini menjadi standar baru bagi perempuan di Indonesia, lalu apa kabar perempuan-perempuan yang tidak memiliki pendidikan yang tinggi? Sudah pasti mereka akan semakin tertinggal di belakang, masyarakat akan abai bahwa ada perempuan-perempuan yang karena identitas, keterbatasan, dan kondisi buruk, tidak bisa memenuhi ekspektasi-ekspektasi tersebut. Perempuan berpendidikan tinggi akan menjadi kelompok populer baru yang membuat perempuan yang tidak memiliki pendidikan tinggi lekat dengan kata “mereka”. Tren perempuan berpendidikan tinggi secara tidak langsung telah meminggirkan perempuan yang tidak beruntung. Ujung-ujungnya, cita-cita kesetaraan pendidikan yang diusung kelompok feminis justru semakin memperkuat struktur diskriminatif.
Baca juga: Jalan Terjal Jadi Kepala Sekolah Perempuan di Indonesia
Hal ini menegaskan kembali pentingnya menggunakan lensa interseksional dalam setiap upaya pergerakan dan perjuangan feminisme yang berlangsung. Kita perlu menyadari, saat tengah memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan tinggi, ada kelompok perempuan yang bahkan tidak dapat menyentuh jenjang pendidikan dasar. Ada kelompok perempuan yang terancam tidak diterima di masyarakat karena tidak memenuhi standar baru: Harus berpendidikan tinggi.
Pun, ada kelompok perempuan yang harus dipaksa menurunkan nilainya karena tidak memiliki ijazah dari perguruan tinggi. Ada kelompok perempuan yang terancam harus hidup di bawah garis kemiskinan karena semua pekerjaan yang menjanjikan gaji layak, ternyata menerapkan patokan pendidikan sebagai syarat. Perempuan-perempuan ini harus menjadi perhatian bagi gerakan feminisme, bahwa mereka ada dan memimpikan kesetaraan serupa.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
Comments