.jpg)
Pada akhir September 2019, saya berkesempatan untuk tinggal bersama warga Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Bali. Saya merasa beruntung mampu mengalami secara langsung apa yang masyarakat hadapi sejak PLTU tenaga batu bara beroperasi dari 2015. Saya membatin, jika keadaannya begini terus, pantas saja mereka menolak pembangunan PLTU Tahap II.
Pada 28 April 2017, Gubernur Bali mengeluarkan izin lingkungan PLTU Celukan Bawang, yang menjadi gerbang dibangunnya PLTU Tahap II yang berkapasitas 2x330 MW. Rencana pembangunan PLTU Tahap II menjadi sorotan banyak pihak sebab dalam perjalanannya menabrak banyak peraturan perundangan serta mengabaikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Per 24 Januari 2018, masyarakat Desa Celukan Bawang bersama Greenpeace menggugat Gubernur Bali saat itu, I Made Mangku Pastika, untuk membatalkan surat keputusan tersebut. Namun Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tidak menerima gugatan tersebut sebab penggugat dianggap tidak memiliki kepentingan dan proyek itu belum menimbulkan dampak apa-apa. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Kasasi pun diajukan ke Mahkamah Agung, tetapi masyarakat tetap dinyatakan kalah pada 2019.
Walaupun kasasi yang masyarakat Celukan Bawang ajukan ditolak, perjuangan untuk menolak PLTU batu bara itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Masyarakat telah berjejaring dengan lembaga bantuan hukum, berbagai lembaga swadaya masyarakat, organisasi pencinta lingkungan, dan mereka yang peduli terhadap isu ini. Akan tetapi, di antara gerakan masyarakat yang sudah berjalan bertahun-tahun tersebut, saya belum melihat adanya keikutsertaan aktif dari para perempuan Celukan Bawang di dalamnya.
Ini bukan berarti para perempuan Desa Celukan Bawang tidak turut menolak adanya PLTU batu bara. Hanya saja,mereka tidak memiliki ruang dan waktu untuk aktif menampilkan diri. Para perempuan di desa tersebut, setidaknya di lingkungan tempat saya tinggal, sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Ranah yang mereka tinggali adalah ranah domestik. Waktu yang tersedia setiap harinya dihabiskan untuk mengurus anak dan suami, memasak, membersihkan rumah, dan kerja-kerja domestik lainnya. Ruang untuk berkumpul bersama para perempuan lainnya pun hanya tersedia untuk pengajian mingguan. Bagaimana caranya terlibat langsung dalam aktivisme ketika urusan domestik pun sudah memakan segala tenaga dan waktu?
Baca juga: Peran Perempuan Vital dalam Restorasi Lahan Gambut
Dalam obrolan-obrolan saya dengan beberapa perempuan, baik yang telah menikah atau masih lajang, mereka mengaku memiliki keinginan untuk terlibat aktif dalam gerakan. Bahkan, salah satu di antaranya mengaku ingin ikut berdemonstrasi jika diperbolehkan orang tuanya. Sayang sekali keinginan untuk berkumpul dan bergerak menyala benar, tapi terpaksa tidak berpijar besar.
Sementara itu, para laki-laki di Desa Celukan Bawang tentu harus bekerja. Nelayan, misalnya, berangkat melaut ketika matahari hendak tenggelam di barat, hingga fajar menyingsing kembali di keesokan harinya. Tidur sering kali hanya bisa dilakukan di atas kapal dengan kewaspadaan yang tetap tersisa seandainya pancing bergerak ditarik ikan.
Ketika hari terang, mereka sibuk membuat umpan untuk digunakan bekerja di sore harinya, dan begitu seterusnya. Para laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama beratnya dengan para perempuan, perbedaannya terletak pada ranah kerjanya. Laki-laki ditempatkan untuk aktif di luar rumah, sehingga aktivisme pun menjadi salah satu ranah mereka.
Bagi saya, masalah yang ada di sini bukan semata-mata stereotip gender yang berimbas pada pembagian kerja dalam rumah tangga. Akar masalahnya adalah tuntutan untuk tetap sintas di tengah lingkungan yang semakin diimpit kekuasaan oligarki. Masalahnya terletak pada kemiskinan struktural. Masyarakat kecil harus bekerja keras sebab itu satu-satunya cara yang mesti dilakukan untuk mengepulkan asap dapur. Akan tetapi, bagaimanapun kerasnya bekerja, mereka tetap saja bisa dipermainkan oleh para elite yang seenaknya menggunakan dalih “kemaslahatan masyarakat banyak” tetapi justru abai dengan masyarakat yang paling terkena dampak.
Saya paham dan percaya bahwa domestikasi perempuan adalah suatu hal yang memiliki sejarah panjang dan sudah begitu usang sehingga tidak layak lagi dipertahankan. Namun, saya sadar bahwa kesadaran tersebut juga didorong oleh hak istimewa yang saya miliki sejak awal. Lahir dalam keluarga yang hidup berkecukupan, membaca beragam referensi, kuliah hingga sarjana, bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang; saya punya akses yang lebih terhadap banyak hal dibandingkan masyarakat Celukan Bawang. Itu sebabnya saya tidak bisa serta merta berharap para perempuan di sana bisa mendobrak tatanan gender yang sudah berlaku. Mereka punya logikanya sendiri yang tidak bisa saya paksa untuk ubah. Terlebih lagi, saya tetaplah “orang luar” dalam komunitas tersebut.
Baca juga: Ketiadaan Akses Listrik di Daerah Terpencil Beban Ganda Bagi Perempuan
Oleh karenanya, pemberdayaan dan juga ajakan untuk berhimpun bagi perempuan adalah salah satu hal yang saya anggap mendesak untuk dilakukan. Perempuan perlu memahami bahwa mereka juga memiliki kekuatan yang sama besarnya, bahkan lebih, dari para laki-laki. Para perempuan butuh untuk memiliki kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Bagi mereka yang berstatus istri atau ibu, untuk saat ini, peran domestik yang mereka miliki justru bisa menjadi sebuah senjata yang penting.
Selain bahaya PLTU batu bara dan juga jahatnya oligarki, pengetahuan yang bisa disebarkan kemudian adalah bahwa perempuan juga memiliki daya untuk berbuat. Jika pengetahuan tersebut sudah dimiliki dan jika memang keadaan memaksa sang ibu berada di dalam rumah, maka pengetahuan itu bisa disalurkan kepada anak-anak mereka.
Masa depan manusia memang bergantung pada lingkungannya (betul, kita memang masih se-antroposentris ini). Karenanya, segala daya upaya harus dikerahkan untuk bisa tetap sintas bersama-sama. Kita mesti waswas terhadap sekitar, dan sebisa mungkin memahami bahwa ada “tangan-tangan” yang bisa sesuka hati mempermainkan masyarakat kecil. Hal ini bisa ditunjang pula dengan penyebaran pengetahuan tentang peran yang setara antara perempuan dan laki-laki di dalam dan di luar rumah. Dengan begini, setidaknya perempuan mewarisi pengetahuan yang fundamental, yang mungkin akan mengubah pandangan anak-anak mereka di masa depan terhadap realitas.
Pemikiran seperti ini, harus saya akui, kontraproduktif dengan feminisme yang seharusnya membebaskan perempuan dari cengkeraman opresi. Akan tetapi, saya pikir feminisme tidak bisa sekaku itu tanpa melihat konteks, apalagi pada mereka yang hidup untuk menyambung hidup. Jika ada satu hal yang bisa dilakukan untuk menggunakan daya yang dimiliki di dalam diri perempuan, maka lakukanlah, sekecil apa pun itu. Justru, bagi saya, itulah semangat feminisme yang sesungguhnya.
Walaupun begitu, saya masih memiliki harapan besar agar suatu saat nanti, perempuan-perempuan di Desa Celukan Bawang tak hanya bernaung di bawah payung bernama “keluarga”. Mereka punya daya. Mereka nakhoda atas kapal kehidupan mereka sendiri.
Comments