Pada Januari lalu, Twitter mengumumkan pembukaan akses data pada peneliti, terutama yang berasal dari kampus. Hal ini dilakukan platform media sosial tersebut setelah sempat tertunda sejak pertengahan 2020. Twitter juga mengatakan akan membuka lebih banyak data kepada pengembang pihak ketiga.
Sebelumnya, Facebook, perusahaan penyedia platform media sosial dengan pengguna terbesar di dunia, membuka akses data Facebook dan Instagram ke peneliti melalui Crowdtangle—alat yang dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook untuk merekam percakapan publik.
Kebijakan kedua platform tersebut sebenarnya sudah ditunggu lama oleh para peneliti karena selama ini akses terhadap data percakapan sangat terbatas. Bagi Indonesia—negara dengan salah satu pengguna media sosial terbesar, keterbukaan data penting untuk riset dan kajian yang berdampak bagi masyakarat.
Misalnya, penting bagi publik mengetahui data terkait iklan politik, baik isi, pemasangnya, dan kelompok khalayak yang disasar untuk menghindari manipulasi terhadap pemilih yang menggunakan media sosial.
Akses data bantu peneliti pahami fenomena
Dalam pengalaman saya bekerja di Social Media Research Team Lab (SMART Lab) di Ohio University, AS, keterbatasan data yang dibuka oleh platform media sosial sangat berpengaruh kepada topik penelitian, metode penelitian, sampel, dan hasil analisis.
Dalam ilmu sosial, keterbatasan data ini juga membatasi pemahaman peneliti terhadap fenomena yang terjadi. Alih-alih mampu menginvestigasi sebuah fenomena dengan menggunakan big data, para peneliti akhirnya hanya dapat melakukan kajian-kajian kualitatif dari unggahan di media sosial.
Sebagai contoh, Twitter awalnya membatasi pengumpulan data hanya pada tujuh hari terakhir. Jika peneliti ingin membandingkan sebuah gerakan politik di Twitter, misalnya yang terjadi saat ini dengan kejadian di tahun-tahun sebelumnya, maka data tidak akan tersedia. Dengan demikian, sampel yang tersedia tidak dapat dianalisis dan dimaknai lebih lanjut. Padahal, studi gerakan politik di tahun-tahun lampau penting, misalnya untuk organisasi masyarakat sipil yang ingin mengadvokasikan isu-isu publik.
Baca juga: Suara Perempuan dalam Panggung Politik Harus Hadir
Selain pada pembatasan waktu, Twitter juga membatasi jumlah dan jenis data yang dikumpulkan. Hal ini menyulitkan peneliti yang khususnya akan menganalisis tentang jaringan penyebaran disinformasi.
Jaringan komunikasi merupakan akumulasi interaksi yang terjadi di platform sehingga penting untuk mengetahui siapa yang pertama kali menyebarkannya, jaringan yang mana, dan bagaimana bentuk penyebarannya. Jumlah data akan menentukan analisis mengenai jaringan ini.
Transparansi data sebagai bentuk tanggung jawab platform
Sejak 2012, Twitter membatasi akses data oleh pihak ketiga, sedangkan Facebook membatasi datanya sejak dipanggil oleh Senat Amerika Serikat (AS) karena pelanggaran privasi.
Meski Facebook telah membuka akses data, beberapa peneliti masih mengganggap kebijakan Facebook ini hanya strategi hubungan masyarakat (humas) semata untuk mengurangi tekanan dan kritik akibat skandal Cambridge Analytica dan maraknya misinformasi yang beredar di AS.
Selain itu, Mozilla Foundation dan beberapa peneliti juga mengatakan bahwa Facebook, Twitter, dan Google belum transparan dalam menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi (application programming interface, API) terkait iklan politik. API memungkinkan pemogram lain untuk berinteraksi dengan sebuah sistem operasi.
Transparansi data, khususnya untuk kepentingan penelitian, merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan penyedia platform atas sistem dan algoritma yang mereka bangun.
Saat ini, dengan 4,2 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, platform media sosial merupakan ruang publik baru, tempat berbagai pihak berupaya untuk menyebarkan ide, membangun agenda, dan mempengaruhi emosi publik dengan memanfaatkan media sosial.
Dibutuhkan kerja sama kolektif antara berbagai pihak, utamanya dari kalangan peneliti, jurnalis, dan komunitas pengembang, yang memiliki kepakaran masing-masing, untuk memastikan ruang publik di media sosial membawa lebih banyak manfaat daripada kerusakan.
Pengaruhi kualitas informasi yang beredar
Sebagai negara yang dengan pengguna media sosial terbesar ketiga dan salah satu yang teraktif di dunia, media sosial merupakan bagian dari penting dari keseharian orang Indonesia. Sayangnya, riset-riset tentang Indonesia dengan menggunakan kajian kuantitatif dari pengumpulan big data di media sosial masih terbatas.
Hal ini tidak saja merugikan kalangan peneliti, namun juga berdampak pada kualitas informasi yang beredar di masyarakat.
Meski jurnalis dan komunitas cek fakta sudah terlatih mengecek kebenaran informasi, kemampuan ini perlu diimbangi dengan kemampuan menganalisis sumber penyebaran hoaks, mengenali pola penyebaran informasi, mengenali pihak yang membangun agenda pada sebuah isu, dan mengenali perilaku bot dan akun-akun palsu.
Baca juga: Media dan Pemerintah Lawan Hoaks Lewat Jurnalisme Data
Dengan demikian, jurnalis tidak akan terjebak memberitakan agenda-agenda yang memang secara sistematis dibangun dan digaungkan di media sosial oleh pihak-pihak tertentu, misalnya pendengung-pendengung (buzzer) bayaran aktor politik.
Selama ini, dalam konteks politik Indonesia, pemerintah menggunakan alasan bahwa publik teperdaya hoaks sebagai narasi utama untuk mengalihkan isu, mematikan akses internet, bahkan membungkam kritik terhadap pemerintah.
Dengan semakin terbukanya platform atas data mereka, maka peneliti dan jurnalis dapat mengimbangi narasi tersebut berdasarkan data-data dari platform.
Di sisi lain, peneliti juga dapat membantu platform memberikan peringatan dan memahami lebih baik jaringan penyebaran hoaks di Indonesia, maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Comments