Di kalangan jejaring pelaku industri penerbitan, gurauan berikut ini mungkin cukup dikenal: “Kenapa penerbitan disebut publisher? Karena banyak perempuan yang terlibat di dalamnya jadilah publish her.”
Gurauan ini muncul karena dari segi jumlah, keberadaan profesional perempuan di industri penerbitan berbagai negara termasuk di Indonesia cukup signifikan. Tak sedikit yang bahkan menempati posisi-posisi struktural penting, seperti general manager dan CEO. Dari segi pembaca, baik di Indonesia dan sejumlah negara lain, perempuan juga kelompok pembaca dan pembeli buku terbesar. Di Inggris misalnya, perempuan membeli dua pertiga dari buku yang dijual dan 50 persen perempuan menganggap diri mereka adalah pembaca setia dibandingkan dengan 26 persen laki-laki.
Namun hal yang timpang justru terjadi di area penghargaan sastra, yang pun sudah sangat minim keberadaannya di Indonesia. Salah satu contoh terbaru adalah Nominasi Penghargaan Sastra 2020 dari Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang diumumkan minggu ini. Ada lima nominasi penghargaan sastra dari Badan Bahasa untuk lima kategori: Naskah Drama, Kritik Sastra, Puisi, Cerpen, dan Novel. Karya-karya yang diseleksi terbit dari tahun 2015-2020.
Dan tidak ada satu pun karya perempuan penulis.
Saya membaca beberapa komentar yang mempertanyakan kenapa bisa tidak ada karya perempuan?
Salah seorang juri, kebetulan perempuan, menjawab melalui akun media sosialnya: “Berhubung kriteria penjurian berlaku sama untuk laki-laki dan perempuan, maka jawabannya adalah belum ada karya penulis perempuan yang lolos atau memenuhi kriteria tersebut tahun ini.”
Baca juga: Bongkar: Siasat Feminis dalam Seni dan Budaya di Indonesia
Kita tahu bahwa kriteria, standar, penilaian tidak pernah berada di dalam ruang hampa. Begitu banyak hal yang memengaruhi kriteria, standar, dan penilaian kita terhadap sesuatu atau seseorang. Tidak adanya perempuan penulis yang masuk ke dalam nominasi lima kategori karya Ini mengherankan, bahkan sulit dipercaya karena dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah perempuan penulis di Indonesia bertambah banyak. Tidak sedikit juga yang mendapatkan penghargaan dan perhatian publik internasional. Kita kemudian patut mengkritik, apakah kriteria yang disebut-sebut itu? Bagaimana tim juri menggunakan kriteria tersebut untuk melakukan penilaian terhadap karya-karya penulis dalam lima kategori dari tahun 2015-2020?
Saya tidak ingin menyoroti sikap sang juri secara individual, karena bagi saya masalah ini mesti diperlakukan secara struktural, sebagai suatu kelembagaan. Ketika keputusan nominasi tersebut keluar, itu mewakili suara dan sikap Badan Bahasa Kemendikbud. Beberapa sumber menyebutkan buku-buku yang diseleksi diperoleh dengan cara membuka pendaftaran kepada penulis dan penerbit untuk mengirimkan karya. Akan ada saja argumen, barangkali banyak perempuan penulis yang tidak mengirimkan karyanya. Jika benar demikian, tim seleksi dan juri mestinya memiliki kepekaan lebih ketika melihat minimnya karya perempuan penulis pada daftar, sehingga bisa berinisiatif menjaring lebih banyak karya perempuan penulis. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa?
Sederhananya, karena tidak terbiasa berpikir dengan analisis dan perspektif gender.
Baca juga: Lasminingrat Lawan Perjodohan di Tatar Sunda Lewat Sastra
Area domestik
Minimnya jumlah perempuan penulis yang mendapat penghargaan tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara maju. Dr. Julieanne Lamond dari Australian National University dan Dr. Melinda Harvey dari Monash University, Australia, melakukan studi soal ini. Mereka mengamati pola penulisan ulasan dalam publikasi terkemuka Australia dari tahun 1985 hingga 2013. Karya dari laki-laki penulis ditemukan lebih sering dibahas dibandingkan karya perempuan. Padahal faktanya, dua pertiga dari penulis yang diterbitkan di Australia adalah perempuan. Karena lebih sering diulas di media, menjadi masuk akal pula jika karya laki-laki penulis juga lebih mungkin memenangkan penghargaan dan dimasukkan di dalam kurikulum atau silabus di lembaga pendidikan.
Kerap terjadi, tulisan oleh laki-laki dianggap lebih penting secara budaya. Secara umum tren yang masih berlangsung adalah, para kritikus sastra lebih menyukai laki-laki penulis dan narasi yang berpusat pada laki-laki. Sementara cerita tentang perempuan, tidak peduli bagaimana mereka ditulis atau dikemas, terlalu sering dilihat sebagai “area khusus dan domestik”, sesuatu yang hanya akan menarik bagi pembaca perempuan. Sementara buku yang ditulis laki-laki tentang laki-laki kerap diperlakukan sebagai "universal".
Ada sikap terlanjur merasa nyaman, pengabaian, dan keengganan berupaya sedikit lebih keras untuk memastikan representasi perempuan yang adil.
Sepanjang amatan saya, dalam konteks penghargaan sastra Indonesia kontemporer, kuratorial yang terjadi sudah relatif lebih peka terhadap representasi daerah, setidaknya dalam satu dekade terakhir. Hal ini juga terlihat pada nominasi Penghargaan Sastra Badan Bahasa 2020 ini. Saya bersenang hati menemukan ada beberapa penulis yang berasal dari luar Jawa (meski mungkin belum cukup banyak juga).
Kesadaran untuk memberikan ruang kepada narasi-narasi dari penulis luar Jakarta dan luar Jawa tampak menguat, meskipun yang muncul lagi-lagi masih lebih banyak laki-laki penulis. Tentu sebaiknya kita juga tidak luput memahami bahwa beban ganda yang dialami perempuan dalam rumah tangga kerap membuat karier mereka berakhir begitu mereka menikah dan punya anak. Artinya, sebetulnya memberikan ruang representasi untuk perempuan penulis menjadi semakin krusial lagi, karena untuk bisa tetap berkarya saja sering merupakan perjuangan tersendiri bagi perempuan.
Apa yang terjadi dengan nominasi penghargaan sastra dari Badan Bahasa ini persis sama dengan protes teman-teman perempuan aktivis terhadap All Male Panelist atau panel yang semua anggotanya laki-laki. Alasan yang dikemukakan oleh penyelenggara pun senada, bahwa berdasarkan penilaian mereka, tidak ada perempuan yang sesuai kriteria. Tidak ada yang punya standar yang diharapkan.
Kita tahu itu tidak benar.
Baca juga: Perempuan yang Timbul Tenggelam dalam Narasi Peralihan Rezim
Yang sebenarnya terjadi adalah pelanggengan dan pelembagaan pilihan-pilihan yang diambil karena kebiasaan, atau sudah diwariskan dari generasi sebelumnya. Ada sikap terlanjur merasa nyaman, pengabaian, dan keengganan berupaya sedikit lebih keras untuk memastikan representasi perempuan yang adil. Kerap terjadi juga, perempuan “diadakan” hanya satu orang berbanding sekian banyak laki-laki narasumber, sebagai sekadar syarat. Padahal sama sekali tidak menjadikan representasi yang berimbang.
Dari sisi pelaku industri dan aspek ekonomi yang saya sebutkan di awal tulisan, adalah tidak masuk akal jika perempuan penulis tidak punya ruang yang cukup untuk diapresiasi. Menurut saya, kemungkinan ini bisa terjadi karena setidaknya dua hal. Pertama, tidak semua perempuan punya kesadaran gender, atau dengan sadar ikut menangguk keuntungan dari sistem yang tidak adil. Kedua, adalah karena banyak perempuan lebih sering memilih diam, karena sudah terbiasa dididik untuk menghindari konflik dan merawat harmoni. Sudahlah, yang penting kita berkarya saja. Sudahlah, yang penting kita melakukan yang terbaik.
Ya, tapi diam kerap tidak membuat perbedaan. Dan baik saya maupun Anda bisa menikmati ap apun yang kita nikmati hari ini, karena banyak orang sebelum kita memilih bicara dan mengambil risiko untuk membuat perbedaan.
Dalam jejaring ekosistem sastra di Indonesia yang rumpang dan timpang (ini biar jadi bahasan lain waktu), protes yang saya lakukan mungkin hanya akan direspons sinis oleh sebagian orang. Bahwa saya protes hanya karena karya saya atau karya teman-teman saya tidak masuk nominasi. Cara seperti ini biasanya efektif untuk membungkam pendapat yang berbeda.
Jadi, Puan dan Tuan, pencinta sastra Indonesia, mari kita bersuara.
Comments