Tren pertumbuhan orang lajang di negara Barat dan beberapa negara Asia, seperti Jepang dan Singapura, terjadi juga di Indonesia. Selama empat dekade terakhir, jumlah orang yang tidak menikah di Indonesia meningkat secara konsisten. Jumlah perempuan Indonesia yang tidak menikah misalnya, bertambah tiga kali lipat sejak 1970 hingga 2010. Pada 1970, hanya 1.4 persen perempuan usia 35-39 yang berstatus lajang. Pada 2000, angka itu naik menjadi 3,5 persen dan sedekade kemudian, angka ini menjadi 3,8 persen.
Studi yang mengamati fenomena lajang mengacu pada proporsi perempuan berusia 35-39 tahun dalam mengindikasikan tren individu belum menikah di suatu populasi. Namun peningkatan jumlah lajang di Indonesia tidak hanya diamati pada perempuan saja. Hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah lajang lelaki berusia 35-39 tahun juga mengalami kenaikan, dari 10,02 persen pada 2000 menjadi 11,58 persen pada 2010.
Dengan demikian, jumlah penduduk Indonesia berusia 35-39 tahun yang belum menikah menurut hasil sensus tahun 2010 ialah 9,58 persen, meningkat dari 8,41 persen pada tahun 2000. Pola ini konsisten ditemukan baik pada penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Di negara Barat dan beberapa negara Asia, pernikahan mulai dianggap sebagai institusi yang usang dan kurang relevan dengan kebutuhan individu masa kini. Namun di Indonesia, status pernikahan tetap menjadi identitas sosial yang dianggap penting. Dalam sebuah studi mengenai alat ukur kebahagiaan bagi orang Indonesia, hubungan baik dengan keluarga adalah salah satu dimensi kebahagiaan. Karena itu, para lajang di Indonesia diyakini memiliki motivasi melajang yang berbeda dengan mereka yang melajang di negara yang lebih liberal.
Hasil survei awal yang saya lakukan pada tahun 2019 terhadap 350 partisipan lajang berusia 26-50 tahun dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan, kebanyakan individu tidak memilih hidup lajang secara sukarela.
Hal ini juga diperkuat dengan temuan riset lain yang saya lakukan pada tahun yang sama yang mengindikasikan bahwa hanya dua dari 100 orang lajang di Indonesia yang tidak ingin menikah sepanjang hidupnya. Jelas, ada faktor lain di luar kendali diri sendiri yang mencegah mereka menikah.
Baca juga: Menikah untuk Menyenangkan Siapa?
Perempuan semakin berdaya
Tinjauan literatur yang saya lakukan pada 2017 mengenai pergeseran nilai dan formasi pernikahan menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan modernisasi berperan penting dalam menentukan jumlah pasangan menikah di Indonesia.
Secara khusus, gerakan kesetaraan gender yang digalakkan oleh pemerintah telah meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Pada tahun 2000 misalnya, proporsi perempuan Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan universitas hanya 3,24 persen. Angka ini meningkat hampir tiga kali lipat pada tahun 2019 menjadi 9,52 persen.
Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pendidikan secara logis berdampak pada semakin besarnya keterlibatan mereka dalam dunia kerja. Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), partisipasi angkatan kerja perempuan berangsur-angsur meningkat mulai dari 32,65 persen pada tahun 1980 hingga 52,36 persen pada tahun 2013.
Pemberdayaan perempuan ini mendorong mereka meninggalkan nilai tradisional yang hanya mengukur status perempuan melalui peran mereka dalam rumah tangga. Kini, semakin banyak perempuan yang mengambil peran dalam dunia kerja. Tak beda dengan laki-laki, mereka berambisi membangun jenjang karier di berbagai bidang pekerjaan, termasuk wilayah manajerial.
Idealisasi hipergami
Meski kesetaraan gender semakin kuat dalam pendidikan dan dunia kerja, dalam konteks pernikahan kesetaraan masih elusif.
Riset tahun 2012 oleh peneliti demografi sosial dari Australian National University, Ariane, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, mengidealisasikan pernikahan hipergami. Menurut tradisi pernikahan hipergami, pernikahan perlu terjadi antara lelaki dengan status sosial, ekonomi, dan tingkat spiritualitas yang lebih tinggi daripada perempuan.
Pandangan yang menekankan superioritas lelaki di dalam rumah tangga ini dipercaya memiliki akar religius yang kuat. Menurut ajaran agama Islam maupun Kristen (sebagai dua agama mayoritas di Indonesia), lelaki dianggap sebagai “imam” atau “kepala”. Nilai keagamaan ini yang ditanamkan ini membuat atribut laki-laki menempati posisi lebih tinggi daripada perempuan menjadi penting.
Bahkan negara pun mengatur hubungan relasi kuasa antara pasangan suami dan istri. Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit merumuskan bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.
Dengan demikian, meski perempuan Indonesia menunjukkan ambisi besar untuk berkarya dalam berbagai pilihan kariernya, berbeda dengan laki-laki, mereka tidak dibesarkan dengan ekspektasi untuk menjadi kepala atau tulang punggung keluarga, tetapi hanya sebatas menjadi pencari nafkah tambahan.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Tapi Tak Menambah Jumlah Pekerja Perempuan
Minimnya pilihan calon suami untuk perempuan karier
Meningkatnya jumlah individu melajang dalam konteks ini dapat dipahami. Saat ini, sulit untuk mewujudkan pernikahan menurut tradisi hipergami. Besarnya tantangan untuk mewujudkan pernikahan hipergami didasari oleh tingginya jenjang karier serta status sosioekonomi yang dirintis oleh perempuan: Semakin tinggi karier seorang perempuan, semakin kecil peluangnya untuk mendapatkan pasangan dengan atribut yang lebih tinggi darinya.
Dengan kata lain, menurut data sensus penduduk terbaru, tingginya jumlah lajang di Indonesia bukan disebabkan karena tidak adanya calon pasangan lawan jenis dalam rentang usia yang wajar untuk menikah.
Alasan sebenarnya adalah, semakin sedikit calon pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kriteria itu termasuk bahwa pasangan menghargai kesetaraan dan memiliki pendidikan yang setara. Jadi, kebanyakan perempuan Indonesia melajang bukan karena tidak memiliki jodoh, tetapi karena tidak bisa bertemu jodoh yang sesuai harapan.
Semua berhak bahagia
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat obsesif terhadap pernikahan. Menikah dianggap sebagai satu-satunya cara bagi orang dewasa untuk mendapatkan kepuasan hidup yang sejati. Pernikahan bahkan sering dianggap sebagai tolok ukur kedewasaan, bukan hanya dalam hal usia, tetapi juga mental dan karakter.
Akibatnya, kaum lajang kerap mendapat stigma sosial. Mulai dari dianggap egois, terlalu pemilih, jual mahal, hingga dicurigai orientasi seksualnya. Belum banyak orang yang peka dan sadar bahwa keputusan untuk menikah sering kali bukan berada di wilayah kontrol individu.
Hasil kajian saya menunjukkan bahwa karena kuatnya dorongan lingkungan untuk menikah, sebagian dari mereka kemudian pasrah dan memutuskan untuk menikah tanpa pertimbangan matang. Ada juga yang terpaksa menerima dijodohkan oleh orang tua, hanya untuk terbebas dari stigma. Beberapa lainnya merasa ruang privasinya tidak dihormati, bahkan tersudutkan akibat pilihannya untuk menunda pernikahan.
Baca juga: Bahagiakah Kamu dengan Pernikahanmu?
Dalam memahami pernikahan, kesadaran sosial perlu dibangun lebih daripada sekadar mandat budaya. Seseorang yang telah menikah tidak serta-merta lebih bahagia dari yang tidak menikah; kualitas pernikahan adalah faktor utama dalam menentukan kebahagiaan pasangan menikah.
Lingkungan sosial seharusnya tidak fokus pada angka pernikahan. Penting untuk menciptakan budaya yang mendorong seseorang untuk menikah hanya ketika ia siap dan memberi ruang bagi individu untuk memilih jalan hidup yang membuatnya nyaman menuju kebahagiaan.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Illustrasi oleh Karina Tungari
Comments