Sulitnya Akses Kontrasepsi Kala Pandemi, Kelompok Rentan Terancam

Selama pandemi, pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) ikut terhambat. Pasalnya, program tersebut dibatasi, pun fasilitas serta tenaga kesehatan dialihkan ramai-ramai untuk bencana darurat Covid-19. Akibatnya, kelompok rentan, seperti masyarakat miskin, transpuan, dan pekerja seks yang bergantung pada program ini sulit mendapatkan alat kontrasepsi gratis dari pemerintah. 

Linda Rae Bennett, akademisi antropologi medis dari University of Melbourne mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar kemarin menghambat mobilitas kegiatan outreach untuk masyarakat miskin dan transpuan yang bekerja di sektor informal. Akibatnya, mereka sulit memperoleh penghasilan karena ketersediaan kondom gratis juga rendah.

“Mereka sudah biasa menerima kondom gratis dari program HIV dan kegiatan outreach, tetapi karena terbatas, mereka harus menyisihkan penghasilan yang di bawah Rp50 ribu. Untuk membeli kondom pun harus ada klien yang banyak. Namun, semua terhambat karena social distancing,” ujar Bennett dalam webinar “Dampak COVID-19 Terhadap Program KB-KR” yang dilaksanakan Rutgers, (29/6). 

Dalam hal ini, transpuan paling terdampak lantaran harus berada di situasi berisiko tertular virus Corona untuk mendapatkan penghasilan. Ini belum termasuk pengalaman ganda diskriminasi akibat stigma yang semakin marak. Transpuan yang tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP) juga sulit mendapatkan bantuan pembiayaan kesehatan dari pemerintah, ujar Bennett.

Ia menambahkan, dampak pandemi juga dirasakan masyarakat rentan lain, yaitu Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang kesulitan mengakses layanan ARV dan VCT. Hal itu dipengaruhi oleh proses rujukan rumah sakit yang rumit akibat protokol kesehatan serta petugas kesehatan poliklinik HIV yang dialihkan untuk respons Covid-19, ujarnya.

“Masyarakat juga menjadi takut datang ke puskesmas karena tahu menjadi tempat untuk tes Covid-19. Akibatnya, kesehatan mereka harus dikompromikan,” kata Bennett. 

“Bagi komunitas rentan, kemampuan akses layanan kesehatan selama pandemi dipengaruhi banyak faktor, seperti mobilitas, perubahan akses layanan, dan faktor pendapatan. Situasi ini tidak lagi hanya tentang kesehatan saja,” imbuhnya.

Baca juga: Menengok Dampak Jangka Panjang Kehamilan Tak Direncanakan Selama Pandemi

Putus Kontrasepsi Selama Pandemi

Diah Puspita Sari, peneliti dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan, pandemi tidak hanya berpengaruh pada program KB dan KR, tetapi juga menghambat pola penggunaan alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS), terutama di daerah perkotaan di Indonesia. 

Selama pandemi, terdata sejak Maret hingga Mei 2020, banyak pasangan yang sebelumnya menggunakan alat kontrasepsi modern, seperti penggunaan pil KB, IUD, dan suntik KB, beralih menjadi kontrasepsi tradisional atau senggama terputus. Selain itu, ada juga yang memilih untuk berhenti KB, ujarnya. 

“Riset dari BKKBN, sebelum pandemi PUS yang menggunakan KB modern sebanyak 63,7 persen, tetapi menurun 4,1 persen saat pandemi. Selain itu, KB tradisional mengalami peningkatan dari 4,5 persen, menjadi 5,2 persen. Yang tidak KB juga naik 3,4 persen dari 31,8 persen,” kata Diah.

Perubahan penggunaan kontrasepsi tersebut, sambungnya, dipengaruhi oleh rasa takut mengunjungi fasilitas kesehatan akibat maraknya kasus Covid-19. Selain itu, imbauan untuk pembatasan sosial membuat mereka harus mencari jalan lain dan beralih pada kontrasepsi tradisional. 

“Jadi pandemi ini memang mempengaruhi dinamika hidup masyarakat. Banyak yang berpindah cara penggunaan kontrasepsinya sampai ada yang tidak sama sekali,” ujar Diah. 

Baca juga: Obrolan Soal Kontrasepsi Tabu, Tapi Vasektomi Lebih Tabu Lagi

Program KB-KR Harus Tetap Jalan

Diah merekomendasikan agar masyarakat tetap mengikuti program KB dan tidak berhenti menggunakan alat kontrasepsi karena hal tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak. Selain itu, anjuran Kementerian Kesehatan RI untuk menunda kehamilan sampai pandemi berakhir juga harus disosialisasikan lebih kencang oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten. 

“Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan kader kesehatan lainnya harus berkomunikasi secara lebih intensif. Surat edaran kepala BKKBN Nomor 8 Tahun 2020 tentang pendistribusian pil dan kondom di bawah pengawasan puskesmas dan bidan juga harus dijalankan,” ujarnya. 

Sementara Bennett  menganjurkan agar program KB-KR tidak terputus selama pandemi, pemerintah pun harus ambil bagian. Dalam konteks ini, hadirnya negara bisa diwujudkan dengan mengubah pola distribusi alat kontrasepsi dan menyediakan dana darurat pembelian kondom bagi masyarakat rentan. 

Penyediaan komoditas juga dilakukan tidak secara tatap muka, tetapi petugas outreach yang membagikan alat kontrasepsi atau kondom ke setiap komunitas rentan tersebut. Kemudian mereka sendiri yang bergerak dalam membagikannya, kata Bennet.

“Konseling juga tetap jalan secara virtual untuk pekerja seks. Begitu pula dengan ODHA dan manajemen ARV. Sementara itu, pemerintah harus menjadikan ARV sebagai obat esensial agar pengobatan jalan dan tidak berhenti karena pandemi,” pungkasnya.