Hashi, pria dari Osaka kala itu berusia 30-an, memiliki gelar sarjana, dan karier moncer di bidang teknik. Dengan masa depan cerah, Hashi tidak menyangka dia akan jadi korban dari ekonomi gelembung di Jepang. Ekonomi gelembung Jepang mulai terjadi pada 1986, dan menyebabkan harga saham dan real estat melambung tinggi. Kenaikan nilai aset dan laba di atas kertas akhirnya membuat individu dan perusahaan mau tak mau makin memperbesar investasi.
Buntutnya serius, banyak orang yang terusir paksa karena alih kepemilikan properti. Hashi adalah satu dari banyak orang yang menjadi korban pengusiran paksa itu. Sebuah perusahaan mengusirnya dari apartemennya dengan dalih mereka akan mengganti apartemen tersebut dengan gedung tinggi dan modern. Ia dan istrinya diteror habis-habisan hingga mereka berdua menyerah, lalu memutuskan angkat kaki dari apartemen tanpa ada jaminan apapun yang diberikan perusahaan.
Setelah pengusiran paksa, ia dan istrinya pindah ke rumah mertua. Dengan beban pekerjaan yang banyak, namun penghasilan sedikit karena krisis ekonomi, Hashi menjalani hari layaknya mayat hidup. Lama-lama ia merasa kelelahan. Pada momen inilah, Hashi meninggalkan surat perpisahan kepada istrinya yang berisi permintaan maaf dan memutuskan untuk menghilang dari Bumi. Ia tidak bunuh diri, tapi hanya berusaha meninggalkan masa lalunya tanpa jejak. Caranya dengan berkelana seorang diri tanpa uang atau barang berharga apapun dalam genggamannya selama kurang lebih 26 tahun.
Kisah Hashi merupakan fenomena sosial di Jepang bernama Jouhatsu. Fenomena ini mulanya dinarasikan dalam buku berjudul “The Vanished: The ‘Evaporated People’ of Japan in Stories and Photographs” (2016) karya dua pasangan berkebangsaan Perancis, Léna Mauger dan Stéphane Remael selama lebih 5 tahun. Dalam proses penulisannya, mereka berbincang dengan orang-orang yang melakukan jouhatsu, atau orang-orang yang secara sengaja ingin menghilang dari muka Bumi. Masing-masing cerita dilengkapi dengan foto, narasi, dan kutipan langsung dari orang-orang yang melakukan jouhatsu.
Baca Juga: Nyaring dan Sunyi KDRT: Suramnya Budaya Kepemilikan dalam Keluarga
Jouhatsu, Fenomena Sosial Jepang yang Jarang Dibicarakan
Di Jepang, setiap tahunnya, ada ribuan orang yang menghilang. Dalam halaman Statistia Research Department, pada 2018 misalnya, terdapat 87.960 orang yang menghilang di sana. Berdasarkan laporan statistik kepolisian Jepang, alasan terbesar orang menghilang berhubungan erat dengan penyakit (26.5%), relasi dalam keluarga atau rumah tangga (16.9%), dan pekerjaan (12.5%).
Dilansir dari BBC News, sosiolog Hiroki Nakamori yang telah meneliti jouhatsu selama lebih dari satu dekade mengatakan, istilah jouhatsu mulai digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memutuskan untuk menghilang secara sadar di 1960-an. Dengan privasi yang sangat dilindungi, orang-orang di Jepang bisa dengan mudah melakukan jouhatsu. Mereka yang menghilang, dapat dengan bebas menarik uang dari ATM tanpa terdeteksi, dan tinggal di apartemen atau hotel tanpa harus repot-repot memberikan tanda pengenal sebagai persyaratan wajib.
"Polisi tidak akan campur tangan kecuali ada alasan lain, seperti kejahatan atau kecelakaan. Yang bisa dilakukan keluarga hanyalah membayar banyak untuk detektif swasta atau menunggu. Itu saja," tuturnya.
Kendati jouhatsu menjadi fenomena sosial yang lumrah ditemui di Jepang, nyatanya fenomena ini sangat sedikit diperbincangkan bahkan oleh orang Jepang sendiri. Paul O’Shea, peneliti di studi Jepang universitas Lund dalam The Perspective mengatakan bahwa topik jouhatsu tidak terlalu banyak dipublikasikan dan penelitiannya pun sangat sedikit karena stigma yang diampunya. Stigma seputar jouhatsu bermain kuat di masyarakat karena masyarakat Jepang masih teguh mengamini peran gender tradisional.
Dalam buku Men and Masculinities in Contemporary Japan (2005) yang ditulis oleh James E. Roberson dan Nobue Suzuki dijelaskan, walau masyarakat Jepang semakin modern, perempuan masih diharapkan menjadi ibu rumah tangga dan istri, sebuah manifestasi peran gender tradisional yang umum dikenal dengan ryousai kenbo 賢母良妻(istri yang baik dan ibu yang bijak). Di lain pihak, laki-laki diharapkan menjadi satu-satunya pencari nafkah utama dan kepala keluarga.
Karena peran gender tradisional ini, ada norma tidak tertulis yang kemudian harus ditaati oleh laki-laki di Jepang. Mereka diharuskan memiliki karier yang stabil dengan pendapatan yang mencukupi. Kompetisi antarpekerja pun tidak bisa terhindarkan, sehingga berdampak pada lumrahnya budaya overwork di Jepang yang bahkan mengakibatkan fenomena sosial lainnya, karoshi atau mati karena kerja berlebihan.
Ketika laki-laki tidak dapat memenuhi ekspektasi dari peran gender tradisional ini dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada, maka mereka akan melihat diri sendiri sebagai seseorang yang gagal. Masyarakat Jepang pun secara tidak sadar dididik untuk menyalahkan dan “mempermalukan” kemampuan seseorang untuk menafkahi keluarganya dan ini bahkan digunakan secara taktis oleh pemerintah Jepang untuk menghemat anggaran jaminan sosial. Rasa gagal yang mereka rasakan dan tekanan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan akhirnya banyak laki-laki yang memutuskan untuk jouhatsu. Masato Kawabe, detektif swasta yang diwawancarai oleh The Perspective memaparkan, sebanyak 64% kasus jouhatsu yang ia tangani adalah laki-laki.
Baca Juga: Jepang Belum Jadi Tempat Aman untuk Perempuan
Jouhatsu Sebagai Solusi Perempuan Korban KDRT
Peran gender tradisional yang sampai sekarang masih dipegang kuat di Jepang tidak hanya berdampak pada laki-laki, namun berdampak juga bagi perempuan. Dalam artikel Regendering batterers: domestic violence and men’s movements (2005), Tadashi Nakamura profesor sosiologi dari universitas Ritsumeikan lebih lanjut mengatakan melalui peran gender tradisional laki-laki Jepang sedari kecil diajari untuk mengekspresikan diri melalui kompetisi dan agresi.
Mengungkapkan kelemahan, kekhawatiran, rasa sakit, dan air mata dipandang tidak “jantan” di mata publik. Ranah pribadi seperti rumah tangga kemudian menjadi tempat laki-laki untuk secara aman menegaskan kembali identitas maskulin mereka dan “kebangaan laki-laki” (otoko no koken). Sayangnya, banyak laki-laki mengekspresikan emosi tidak “jantan” dengan cara “jantan” dalam bentuk kekerasan kepada perempuan.
Dalam buku The Too-Good Wife: Alcohol, Codependency, and the Politics of Nurturance in Postwar Japan (2005) yang ditulis Amy Beth Borovoy disebutkan, kekerasan terhadap perempuan ini semakin parah dengan adanya gagasan istri terampil di Jepang. Gagasan ini menekankan pada kemampuan perempuan untuk dapat mengelola kemarahan suaminya dan mampu menjaga “rumah”nya tetap damai dan aman. Mengekspos KDRT atau meminta bantuan tetangga pun akhirnya dianggap sebagai bukti dari kelemahan istri. Jouhatsu dalam hal ini menjadi solusi bagi banyak perempuan korban KDRT.
Dilansir dari Time, Miho Saita, CEO dari TS Corporation sebuah perusahaan yonigeya (perusahaan yang menawarkan jasa bagi orang-orang yang ingin melakukan jouhatsu) misalnya mengungkapkan bahwa 20 persen dari total beban kerja TS adalah perempuan korban KDRT. Dengan kasus KDRT yang terus meningkat (per 2020, Amnesty Internasional mencatat ada lebih dari 13.000 perempuan dilaporkan menjadi korban KDRT, 1.3 lebih tinggi dari 2019), perempuan Jepang masih belum mendapatkan keadilan yang setimpal dari kekerasan yang mereka alami dari pasangan mereka. “Hampir semua klien saya telah pergi ke polisi dan mengajukan laporan tetapi polisi tidak dapat memberikan bantuan praktis,” tuduh Saita.
Baca Juga: Jinan: Kisah Ketaatan Istri dan Anak Perempuan
Saita sendiri sebenarnya juga penyintas KDRT dan ia pernah melakukan jouhatsu. “Saat itu tidak ada undang-undang untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, polisi hanya bisa meminta pelaku kekerasan untuk berhenti, saya akhirnya mengambil mobil dan anjing dan saya menghilang,” tuturnya. Dari pengalamannya ini, Saita kemudian ingin membantu perempuan korban KDRT lain yang ingin menghilang dari muka bumi dan sepenuhnya menjalani kehidupan baru mereka, lepas dari masa lalu yang mengerikan.
Keinginannya untuk membantu sesama perempuan korban KDRT terlihat jelas dari website TS berbahasa Jepang, soudan24.info. Dari laman website ini saja pengunjung akan langsung disuguhkan opsi konsultasi KDRT. Jika kita menekan menu tersebut, TS akan memaparkan informasi umum mengenai KDRT, apa itu KDRT, jenis-jenisnya, dan statistik KDRT di Jepang. Selain informasi umum, TS juga menawarkan solusi menangani kasus KDRT seperti meminta perintah perlindungan dari pengadilan, konsultasi ke pusat dukungan konseling KDRT yang dioperasikan oleh perusahaan swasta, atau mengajukan laporan atau komplain ke perusahaan investigasi swasta atau polisi. Jika korban menganggap, cara-cara tersebut percuma dan lebih memilih melakukan jouhatsu, maka korban dapat memilih opsi price list. Dalam opsi ini, korban akan mendapatkan harga dari jasa jouhatsu yang berkisar 50.000 hingga 300.000 yen dengan detail jasa beserta diskon yang akan mereka tawarkan.
Melalui perusahaannya yang sekarang memiliki 22 kantor cabang, Saita kemudian berharap perusahaannya setidaknya dapat membantu para perempuan KDRT yang kesulitan mendapatkan akses keadilan dari pihak berwenang dengan menjalani kehidupan mereka yang baru. Ia pun mengklaim pada dasarnya perusahaan seperti miliknya memang bekerja untuk "mengisi celah" yang tidak dapat diisi oleh polisi, women’s shelters, atau layanan sosial. Celah itu sebagian muncul karena ketidakmampuan polisi untuk mencegah berlanjutnya kekerasan dalam kasus-kasus KDRT.
Comments