“Mohon maaf, saat ini kami sedang kewalahan karena banyaknya permintaan bantuan yang masuk. Untuk sementara, kami menghentikan dulu pemberian makanan dan bantuan bagi orang-orang terdampak COVID-19. Mohon pengertiannya untuk respons yang terlambat.”
Begitu bunyi tulisan dalam display picture sebagian besar narahubung atau penggagas gerakan sosial pemberian bantuan COVID-19 yang saya coba hubungi melalui WhatsApp seminggu belakangan. Saya sudah mengantisipasi pesan-pesan permintaan wawancara saya sebagian besar tak bersambut. Benar saja terjadi. Sebagian kecil bahkan mengatakan tak bisa diwawancarai karena sedang berduka ditinggal kerabat dan keluarga yang meninggal akibat COVID-19.
Di tengah pencarian itu, saya berhasil menghubungi Theresia Ed Widiastri, pengusaha warung kopi dan kerupuk kulit ikan kakap asal Kota Yogyakarta. Sejak awal pandemi 2020 lalu, Theresia aktif memberikan bantuan makanan bagi orang-orang yang terdampak COVID-19 di sekitar lingkungan rumahnya. Mulai pekan ini, Theresia memperluas cakupan pemberian bantuannya jadi menyasar orang-orang di Kota Yogyakarta.
“Sementara ini, baru bisa menyalurkan ke 10 kepala keluarga dan hanya di Kota Yogyakarta. Inginnya memang bisa membantu lebih banyak. Tapi sayangnya ada keterbatasan dana, sumber daya manusia, dan supply. Saya hanya dibantu anak saya,” kata Theresia kepada Magdalene, (7/7).
“Awalnya, saya hanya membantu teman-teman dan tetangga yang membutuhkan. Saya tanya, mereka butuh apa, lalu saya kirim. Lalu kepikiran, mungkin di luar sana banyak juga yang membutuhkan. Bantuannya berupa nasi boks untuk dua kali makan per keluarga.”
Bantuan yang Theresia berikan pada orang-orang terdampak COVID-19 ini berasal dari dana pribadinya. Padahal, selama masa pandemi ini, Theresia mengalami penurunan pendapatan.
“Pada awal pandemi, usaha warung makan saya terpaksa tutup karena pembatasan sosial yang mengakibatkan sepi pengunjung. Itu membuat pendapatan harian otomatis berkurang untuk modal di hari-hari selanjutnya.”
Keterbatasan yang dirasakan Theresia juga dirasakan oleh berbagai gerakan dan lembaga sosial lain yang memberikan bantuan pada orang-orang terdampak COVID-19.
Baca juga: WFH Tak Berlaku Bagi Semua: Tips Bertahan di Tengah Pandemi
Korban Berjatuhan, Gerakan Sosial Tumbang Perlahan
Menurut data Satgas Penanganan COVID-19, per tujuh Juli 2021, setidaknya 61.868 orang meninggal terkonfirmasi positif COVID-19. Ironisnya, 1.607 dari korban meninggal adalah tenaga kesehatan, merujuk data digital Lapor COVID-19 yang diakses dari nakes.laporcovid19.org. Sejak Juni sampai sekarang, 265 jiwa meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri karena sulit mendapatkan bantuan medis. Ada pula 63 pasien yang meninggal karena pihak rumah sakit yang merawat kehabisan stok oksigen. Stok obat-obatan dan vitamin juga terus menipis, bahkan banyak yang dijual dengan harga selangit.
Selama ini, gerakan sosial dari berbagai komunitas, lembaga, maupun individu seperti Theresia telah menjadi tumpuan baru bagi masyarakat. Pemberian bantuan secara cuma-cuma ini juga dilengkapi dengan variasi jenis bantuan yang diberikan, dimulai dari makanan matang, bahan pokok, popok, pembalut, masker, vitamin dan obat-obatan, tabung oksigen, sampai mobil ambulans.
Minimnya transparansi dan respons sigap pemerintah dalam menangani dan mencegah penyebaran virus ini membuat korban semakin banyak berjatuhan. Gerakan-gerakan sosial pemberi bantuan pun kewalahan. Permintaan bantuan meningkat, tapi sumber daya mereka semakin menipis dan terbatas. Belum lagi, tak sedikit dari pemberi bantuan yang turut positif terinfeksi COVID-19.
Hal itu salah satunya dialami oleh Jaringan GUSDURian Yogyakarta. Pada (30/6), Jaringan GUSDURian bersama lembaga-lembaga sosial di Yogyakarta, merilis pernyataan sikap berjudul 'Ketika Gerakan Masyarakat Mencapai Batas Kemampuan dalam Penanggulangan COVID-19 di DIY'. Selama ini, mereka sudah merekrut banyak relawan hingga anggota lembaga untuk membantu masyarakat sekitar, dari mulai memberi bantuan pangan, obat-obatan, sampai membantu menguburkan jenazah positif COVID-19.
Baca juga: Kisah Relawan COVID-19: Kepedulian dalam Sepaket Sembako dan Sehelai Masker
Melihat kondisi yang semakin buruk, korban jiwa yang terus bertambah, dan tidak adanya kebijakan yang efektif dari pemerintah, mereka menyatakan bahwa mereka telah mencapai batas kapasitas kemampuan untuk menolong orang-orang terdampak COVID-19. Jaringan GUSDURian dan lembaga-lembaga kemanusiaan lain menyatakan, tak lagi sanggup melangkah lebih jauh membuat kebijakan progresif untuk membantu, karena sesungguhnya, kondisi kritis pandemi ini membutuhkan aksi dan kebijakan afirmatif dari pemerintah.
“Puluhan ribu relawan juga mengalami kelelahan. Tidak jarang mereka harus menguburkan beberapa jenazah COVID-19 berturut-turut, dimulai tengah malam dan baru selesai saat adzan Subuh berkumandang. Dua hari lalu, bahkan kami terpaksa menghentikan aktivitas para relawan di malam hari karena kapasitas relawan sudah terbatas dan tidak kondusif bagi keselamatan relawan,” tulis mereka dalam rilis tersebut.
“Kepada masyarakat DIY, kami segenap gerakan kemanusiaan, mohon maaf bahwa kami telah sampai pada batas kapasitas kemampuan kami. Kami tidak mampu melangkah lebih jauh.”
Suraji, Manajer Program Jaringan GUSDURian mengatakan bahwa dia dan Jaringan GUSDURian sudah memberikan berbagai bentuk bantuan pada masyarakat sekitar sejak awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, sampai hari ini. Meski begitu, hal itu tak cukup untuk memulihkan keadaan. Mereka tak memiliki otoritas untuk bisa membenahi segala aspek, ujar Suraji pada (7/7).
“Sumber daya para relawan dan gerakan kemanusiaan itu sangat terbatas. Pernyataan bahwa kami tak lagi bisa melayani masyarakat itu juga untuk memberitahu pemerintah, kami tidak bisa karena itu memang bukan tugas utama relawan.”
Ia menambahkan, “Sumber daya yang dimiliki pemerintah sangat besar. Tapi justru tidak ada ketegasan dalam menerapkan kebijakan yang mereka putuskan sendiri. Kami sudah memperingatkan pemerintah untuk betul-betul tegas. Jauh hari sebelum rilis itu keluar, sebelum COVID-19 naik pasca lebaran, itu sudah (diingatkan). Tapi tidak dikontrol dengan baik.”
Suraji memang melihat banyak gerakan dan solidaritas dari masyarakat yang bahu-membahu menolong satu sama lain. Tak sedikit yang berinisiatif mendirikan rumah dan shelter kesehatan untuk membantu menangani korban, bahkan memberi bantuan dalam berbagai bentuk. Tapi, hal itu belum disertai uluran tangan yang baik dari pemerintah itu sendiri.
Baca juga: Untung Rugi Perempuan di Tengah Pandemi COVID-19
Suraji menilai, pemerintah seolah mengalami kegamangan, terlampau memikirkan besarnya risiko pembiayaan tambahan bila kebijakan pembatasan, terutama PPKM, kembali diterapkan. Tapi itu tak disertai dengan antisipasi dan pertimbangan yang komprehensif mengenai kemungkinan besar lonjakan kasus terjadi, ujarnya.
“Yang kami khawatirkan, ini malah bisa menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika lonjakan kasus terus terjadi, banyak yang tidak tertangani. Antar pejabat publiknya belum sinkron (dalam membuat dan menerapkan kebijakan). Respons juga tidak sigap,” tambah Suraji.
Di tengah segala keterbatasan dan situasi kritis, Suraji berkata bahwa dia dan gerakan serta lembaga sosial lain tetap akan berupaya maksimal memberikan bantuan kepada orang-orang terdampak COVID-19 yang membutuhkan. Meski begitu, ia berharap kini kebijakan dan rancangan penanganan COVID-19 dari pemerintah bukan sekadar janji tertulis, tapi direalisasikan dengan sungguh-sungguh.
“Sekarang kebijakan PPKM sudah dibuat. Ada rencana-rencana program ke depannya yang dikatakan pemerintah. Tinggal kita lihat, apakah benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai itu hanya jadi rencana biasa-biasa saja (yang tidak direalisasikan atau bisa memulihkan keadaan),” ujarnya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
Comments