Hepatitis B merupakan infeksi virus yang menyerang hati dan menyebabkan penyakit akut dan kronis dalam jangka panjang. Penyakit menular ini berpengaruh besar pada angka kematian, kesakitan, status kesehatan, harapan hidup, dan dampak sosial ekonomi di masyarakat.
Secara global, Organisasi kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 296 juta orang hidup dengan infeksi hepatitis kronis dan menyebabkan kematian sekitar 820.000 orang pada 2019. Kematian itu mayoritas disebabkan oleh pengerasan hati atau sirosis dan kanker hati yang merupakan dampak dari infeksi hepatitis B selama puluhan tahun.
Baca juga: Habis COVID-19 Terbitlah Hepatitis Akut: Fakta-fakta yang Harus Kamu Tahu
Di level dunia, setiap tahun ada 1,5 juta orang baru yang terinfeksi. Di Indonesia, walau angka kejadian hepatitis B di Indonesia telah menurun dari 9,4 persen pada 2007 ke 7,1 persen pada 2013 dari total populasi, jumlahnya masih mengkhawatirkan.
Mayoritas pola penularan virus ini terjadi secara vertikal yakni dari ibu ke anak selama kelahiran, dan saat persalinan melalui plasenta. Infeksi dari ibu ke anak ini bisa dicegah dengan vaksinasi pada bayi yang baru lahir sebelum 24 jam. Sedangkan melalui jalur horizontal, penularan dapat terjadi melalui kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya saat berhubungan seks dengan pasangan yang terinfeksi, suntikan yang tidak aman.
Pemerintah Indonesia sejak 2015 mulai men-screening hepatitis B pada ibu hamil untuk mencegah penularan ibu positif hepatitis B ke anaknya. Salah satu masalahnya adalah cakupan screening tidak merata. DKI Jakarta pada 2017 memiliki cakupan tertinggi (100 persen), sedangkan Nusa Tenggara Timur terendah (4,55 persen). Data 2017 menunjukkan baru separuh provinsi yang mencapai target.
Setelah pertama kali menginfeksi, masa inkubasi virus rata-rata selama 75 hari. Jika tidak segera terdeteksi dan ditangani dengan baik, kekebalan tubuh seseorang masih bisa menoleransi kehadiran virus ini hingga 20-30 tahun atau lebih. Setelah empat puluh tahun, barulah virus ini, dengan jumlah yang besar dan tidak terkendali, menyebabkan pengerasan hati dan kanker hati yang mengganggu metabolisme tubuh hingga berakhir kematian.
Baca juga: Apa Bedanya Pandemi, Epidemi, dan Wabah?
Walau cakupan screening di Nusa Tenggara Timur rendah, data di bawah ini menunjukkan jumlah hepatitis C positif pada ibu hamil relatif tinggi. Lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional yang 2,2 persen.
Memang, secara persentase, angka positif hepatitis B pada ibu menurun dari 2,21 persen pada 2017 ke 1,61 persen pada 2021. Namun, secara absolut angkatnya naik dalam lima tahun terakhir. Kenaikan angka ini seiring meningkatnya jumlah ibu hamil yang dideteksi dini.
Kementerian Kesehatan mulai menggunakan penggunaan obat antivirus tenofovir untuk mencegah penularan hepatitis pada bayi sejak dalam kandungan. Antivirus diberikan pada usia delapan pekan kehamilan.
Sementara itu, pada anak, data rutin vaksinasi hepatitis B dalam 10 tahun terakhir menunjukkan mayoritas sudah mencapai 90 persen. Namun, survei Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukkan proporsi cakupan hepatitis B, dalam tiga kali survei lebih rendah, 62-76 persen.
Jalan Keluar yang Efektif
Pertanyaannya, bagaimana cara menurunkan risiko penularan hepatitis B dari ibu ke anak secara cepat? David Handojo Muljono, Ketua Komite Ahli Hepatitis dan Infeksi Saluran Pencernaan Kementerian Kesehatan, menyatakan ada tiga strategi di level makro untuk menurunkan kasus hepatitis B di Indonesia: koordinasi, desentralisasi dan simplikasi pelayanan. “Kita harus mendekatkan pelayanan kepada ibu hamil, karena mayoritas penularan hepatitis B terjadi dari ibu ke bayinya,” kata David, 28 Juli 2022.
Di level koordinasi, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber daya di pemerintah pusat dan daerah dalam deteksi dini hepatitis B. Di level pelayanan kesehatan, perlu ada keterpaduan layanan di kebidanan, dokter penyakit dalam dan hati, dan dokter anak. Pemerintah juga perlu mengintegrasikan deteksi dini melalui pogram Jaminan Kesehatan Nasional.
Baca juga: Suami di Kota Lebih Siaga Bumil ketimbang di Desa
Di level desentralisasi, otoritas pelayanan harus didelegasikan ke level kabupaten dan kota, tidak lagi terpusat di provinsi. Dalam level yang lebih kecil, pendeteksian ini harus melibatkan pelayanan kesehatan primer baik di Puskesmas maupun klinik. “Dan yang tak kalah penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat,” ujar David, yang juga guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.
Di level simplifikasi atau penyederhanaan, langkah utama adalah menyederhanakan administrasi dan sistem pelayanan, termasuk penyederhanaan diagnostik. Selain itu, mendekatkan diagnostik dan terapi di berbagai tingkat pelayanan juga sangat penting.
Langkah terakhir penyederhanaan adalah penerapan teknologi informasi tepat guna. Platform digital PeduliLindungi, yang dipakai dalam pengendalian COVID-19, bisa diadopsi untuk memantau orang-orang terinfeksi hepatitis B. “Teknologi ini untuk memonitor dan mengobati pasien yang sudah terinfeksi hepatitis,” ujar David.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.
Comments