Pandemi COVID-19 membuat perayaan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret dan Hari Kesehatan Dunia pada 7 April tertutup gaungnya. Padahal kedua perayaan ini membawa tema yang sangat relevan dengan kondisi perempuan dalam sistem kesehatan. Tahun ini, Hari Perempuan Internasional mengusung tema kesetaraan gender, sedangkan Hari Kesehatan Dunia mengangkat tema dukungan pada perawat dan bidan.
Dalam situasi pandemi, potensi kepemimpinan perempuan yang efektif dalam situasi krisis justru dapat terlihat. Angela Merkel di Jerman, Jacinda Ardern di Selandia Baru, dan Tsai Ing-wen di Taiwan misalnya, dipuji sebagai pemimpin-pemimpin dengan kinerja baik dalam mengatasi wabah.
Namun, di dunia dan di Indonesia dalam masa wabah ini, kepemimpinan perempuan di bidang kesehatan justru masih terpinggirkan. Ini tidak lepas dari ketidaksetaraan gender yang masih terjadi di dalam dunia kesehatan
Tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa walaupun sistem kesehatan didominasi oleh perempuan, tenaga kesehatan perempuan masih merupakan kelompok yang dinomorduakan.
Di sektor kesehatan, perawat memiliki porsi terbesar dalam jumlah tenaga medis dan 90 persen perawat adalah perempuan.
Laporan itu menyebut bahwa tenaga kesehatan perempuan di seluruh dunia dibayar 28 persen lebih rendah dibanding laki-laki. Tenaga kesehatan perempuan juga lebih banyak menghadapi kesulitan untuk diangkat menjadi pegawai tetap pada sebuah organisasi.
Dalam laporan WHO tahun ini, ketimpangan gender dalam sistem kesehatan kembali diungkapkan. Hanya sedikit perawat perempuan yang mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki posisi kepemimpinan dalam sistem kesehatan. Ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan adalah sebuah sistem yang patriarkal. Perempuan dicap sebagai kelompok lemah yang tidak seharusnya menjadi pemimpin.
Baca juga: Kesamaan Gaya Memimpin 2 Wali Kota Perempuan di Tengah Pandemi
Di Indonesia, perempuan juga belum banyak diakomodasi dalam pengambilan keputusan di sistem kesehatan. Sejak merdeka hingga saat ini, Indonesia setidaknya telah memiliki 20 orang menteri kesehatan, namun hanya empat di antara mereka yang perempuan. Di tingkat dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang lebih operasional, kesempatan perempuan menjadi pengambil keputusan puncak juga masih terbatas.
Pada akhir tahun 2019, saya melakukan studi terhadap 352 pejabat publik pada organisasi dinas kesehatan di dua provinsi. Hasilnya menunjukkan bahwa walaupun memiliki tingkat pendidikan dan juga pengalaman kerja yang sama, banyak pemimpin perempuan di bidang kesehatan terhenti pada level setingkat kepala seksi. Sementara itu, pemimpin laki-laki memiliki kesempatan yang lebih besar untuk naik ke jabatan lebih tinggi setingkat kepala bidang hingga kepala dinas.
Penghalang utama bagi perempuan untuk mencapai posisi penting dalam pengambilan keputusan dalam organisasi disebabkan adanya stereotip gender pada sistem kesehatan. Stereotip adalah keyakinan tentang karakteristik sekelompok orang berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi sebenarnya.
Walau banyak perempuan berhasil memimpin rakyat mereka di tengah wabah, tampaknya fenomena serupa masih sulit terwujud di Indonesia.
Dalam manajemen kebencanaan, perempuan di Indonesia lebih sering digambarkan sebagai korban, bukan sebagai pengambil kebijakan. Pandangan bahwa pekerjaan terkait kebencanaan adalah pekerjaan laki-laki membuat perempuan dianggap tidak memiliki respons gawat darurat yang baik. Di samping itu, perempuan juga lebih sering dikaitkan dengan peran domestik yang mereka miliki.
Baca juga: Impitan Peran Gender Sangat Pengaruhi Karier Tenaga Kesehatan Perempuan
Perempuan terpinggirkan dalam pandemi
Stereotip gender tersebut berlanjut dalam pandemi. Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah membentuk gugus tugas tingkat nasional dengan komposisi berdasarkan kementerian dan lembaga terkait. Namun tidak ada penjelasan tentang bagaimana representasi gender yang ada dalam gugus tugas tersebut.
Jika dilihat berdasarkan representasi perempuan (5 dari 38) dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, maka jelas hanya sedikit perempuan yang terlibat dalam gugus tugas ini.
Isu tentang perempuan bahkan belum dianggap penting dengan penanganan wabah jika dilihat dari komposisi kementerian yang terlibat dalam gugus tugas. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak termasuk dalam gugus tugas tersebut. Padahal berbagai negara telah melaporkan bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dalam pandemi.
Dalam ranah opini masyarakat di media massa, ketimpangan gender juga masih terjadi. Saya melakukan identifikasi pada salah satu media massa nasional, Jawa Pos, yang menyediakan kesempatan bagi para praktisi menuliskan opininya.
Jawa Pos merupakan salah satu media tertua di Jawa Timur, dan secara oplah juga pernah menjadi yang terbesar di Indonesia. Basis pembaca media tersebut terkonsentrasi di Surabaya. Gubernur Jawa Timur dan wali kota Surabaya adalah perempuan.
Selama Maret hingga April 2020, media tersebut memuat 100 artikel opini dengan 81 artikel membahas tentang pandemi. Sebagian besar penulis opini tersebut praktisi laki-laki, hanya ada 11 (11,8 persen) penulis perempuan dari 93 penulis selama periode itu.
Dalam periode yang sama, hanya ada tiga artikel yang membahas isu perempuan terkait pandemi dari total 81 artikel opini tersebut. Dalam momentum Hari Kartini pada 21 April, ada dua artikel yang ditulis penulis perempuan dan satu artikel oleh penulis laki-laki.
Di luar masa pandemi pun, isu tentang perempuan memang masih terpinggirkan pada media massa. Kalaupun dibahas, seringnya menggunakan perspektif laki-laki.
Alih-alih pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, yang kita bisa lihat adalah lemahnya representasi perempuan dalam sistem kesehatan.
Roh dari kesetaraan gender memang bukanlah pada representasi jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan, namun lebih pada pengakuan akan identitas dari masing-masing gender.
Perempuan dalam sistem kesehatan bukanlah individu yang lemah. Saat garda terdepan pelayanan kesehatan didominasi oleh peran perempuan, maka tidak perlu diragukan lagi mereka pun bisa menjadi pengambil kebijakan yang hebat.
Mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dapat menjadi cara responsif untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam masa pandemi. Sayangnya, implementasi strategi pengarusutamaan gender dalam penanggulangan pandemi masih lemah. Ini terlihat dari sedikitnya jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan kebijakan, ketidakjelasan posisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga terbatasnya pemilahan data segregasi gender.
Analisis gender dan ketersediaan data tersegregasi gender menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk memahami bahwa pandemi membawa dampak (fisik maupun sosial) yang berbeda-beda antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya pemahaman ini, pengambil kebijakan dapat merumuskan langkah penanggulangan yang efektif.
Di lain sisi, stereotip gender membunuh kepercayaan diri perempuan untuk menjadi pemimpin. Oleh karena itu, proses pendidikan calon tenaga kesehatan sudah saatnya dirancang ulang untuk dapat mengikis stereotip gender dalam sistem kesehatan.
Pandemi ini dapat menjadi titik balik untuk mewujudkan sistem kesehatan yang lebih baik di semua lini, termasuk dalam menjamin kesetaraan gender bagi tenaga kesehatan.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
Ilustrasi oleh Karina Tungari.
Comments