Ketika netralitas kata tengah ramai diperdebatkan di media sosial beberapa bulan lalu, salah seorang teman mengirimkan pesan yang menanyakan, apa contoh kata yang tidak netral? Tanpa pikir panjang, saya langsung mengetik kata “wanita” dan “perempuan”. Meski dianggap sebagai sinonim, dua kata tersebut jelas tidak netral dan bersifat politis serta ideologis. Keduanya punya makna dan penggunaan yang berbeda di setiap periode kekuasaan.
Secara etimologis, istilah wanita sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, vanita, yang memiliki arti “yang diinginkan”. Dalam hal ini, wanita bukan merujuk pada perbedaan jenis kelamin tapi ditempatkan sebagai “objek” yang selalu diinginkan oleh laki-laki. Kata vanita kemudian diserap ke bahasa Jawa Kuno menjadi wanita.
Akademisi Sudarwati dan D. Jupriono dalam artikel jurnal berjudul “Betina, Wanita, Perempuan: Telaah Semantik Leksikal, Semantik Historis, dan Pragmatik” (1997), menulis bahwa kata wanita mengandung konotasi terhormat sebagai hasil dari proses ameliorasi. Artinya, wanita mengalami perubahan makna yang tampak dari makna kata turunannya, yaitu kewanitaan.
Kata kewanitaan merujuk pada “keputrian” atau “sifat-sifat khas wanita”. Seperti seorang putri di keraton, wanita diharapkan bersikap dan berperilaku yang senantiasa lemah gemulai, sabar, halus, tunduk, patuh, mendukung, mendampingi, dan menyenangkan pria. Makna wanita tersebut berpadu dengan budaya Jawa Kuno yang masih feodal dan sering kali menempatkan perempuan di ranah domestik.
Perempuan Sejajar dengan Lelaki
Lain halnya dengan kata perempuan yang secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti tuan, orang yang mahir/berkuasa, ataupun kepala, hulu, atau yang paling besar. Sudarti dan D. Jupriono juga menulis bahwa dalam tinjauan etimologisnya, kata perempuan bernilai cukup tinggi—tidak di bawah, tetapi sejajar, bahkan lebih tinggi daripada kata lelaki.
Baca juga: Teori Linguistik Terkini: Kata Tidaklah Netral
Kata perempuan berhubungan dengan kata ampu yang artinya sokong, memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali.
Karena makna kata perempuan yang sarat akan keberdayaan serta perlawanan tersebut kemudian menjadikan perempuan dipakai sebagai simbol pergerakan. Pada Kongres Perempuan Pertama, 22 Desember 1928 misalnya, mereka tidak menamai kongres tersebut dengan wanita melainkan perempuan untuk menunjukkan sikap perlawanan.
Namun setelah merdeka, kata perempuan justru diganti oleh Soekarno menjadi wanita, Kongres Perempuan pun berubah menjadi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Soekarno beranggapan bahwa kata wanita lebih halus dipakai dibandingkan perempuan. Sejak saat itu, kata wanita menjadi lebih sering dipakai untuk nama-nama organisasi perempuan, termasuk Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) sebagai organisasi perempuan progresif terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kata Wanita Dipelintir Orde Baru
Meski pada masa kepemimpinan Soekarno kata wanita menjadi lebih dominan, namun pada saat itu tidak ada pembatasan pergerakan perempuan yang signifikan. Karenanya, perubahan istilah tidak membuat organisasi seperti Gerwani menjadi kurang progresif. Justru sebaliknya, konotasi wanita pun tak melulu dipandang sebagai “penurut”.
Setelah peristiwa G30S pada 1965 yang mengantarkan rezim Orde Baru ke tampuk kekuasaan dengan kepemimpinan Soeharto, terjadi penghancuran gerakan besar-besaran termasuk Gerwani. Dalam buku Susan Blackburn yang berjudul Women and the State in Modern Indonesia, disebutkan bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah melihat perempuan sebagai struktur grup di masyarakat yang perlu dibawa ke jalan “yang benar”, agar sejalan dengan kebutuhan dan cita-cita pemerintah dalam pembangunan, tidak banyak melawan, dan pasif.
Baca juga: Kepemimpinan Perempuan Era Orde Baru: Jadi Istri dan Ibu Nomor Satu
Penggunaan kata wanita kali ini bukan hanya dipakai secara simbolik seperti yang Soekarno lakukan, tapi digiring agar wanita sesuai dengan “kodrat” yang sesungguhnya, yaitu halus, tunduk, patuh, mendukung, dan mendampingi. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan misi tersebut terlihat antara lain dari pembentukan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW) serta organisasi istri-istri pegawai negeri sipil, Dharma Wanita, dengan nilai-nilai yang sangat mendomestikasi perempuan.
Usaha untuk “mematikan” pergerakan perempuan dan mengembalikan mereka pada “kodratnya” sebagai seorang wanita dan ibu itu disebut oleh peneliti, aktivis sekaligus penulis Julia Suryakusuma sebagai politik Ibuisme Negara.
Karena latar belakang itu pula, para aktivis pergerakan perempuan baru yang lahir pada tahun 1980-an mengubah atau menolak istilah wanita dan domestikasi Orde Baru. Gerakan ini mengembalikan istilah perempuan, sesuai dengan aspirasi Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928.
Pada masa ini, muncul berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang independen dan tidak berafiliasi dengan pemerintah. LSM biasanya menggunakan kata perempuan, misalnya, Solidaritas Perempuan (Jakarta), Yayasan Perempuan Merdika (Jakarta), Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK, Jakarta), dan masih banyak lagi.
Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kata Perempuan yang Peyoratif
Meski kata perempuan mulai dijadikan simbol perlawanan oleh para aktivis pergerakan, namun maknanya di masyarakat luas telah mengalami degradasi semantis, atau peyorasi dan penurunan nilai makna. Hal ini terbukti dari penggunaan kata wanita yang lebih digunakan di bidang formal, contoh yang paling dekat adalah pengusaha wanita, wanita karier, insinyur wanita, peranan wanita dalam pembangunan, dan masih banyak lagi.
Baru setelah Orde Baru runtuh pada 1998, pemaknaan kata perempuan kembali dipulihkan di jajaran birokrasi pemerintah. Presiden Abdurrahman Wahid saat itu mengganti Menteri Negara Urusan Peranan Wanita menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MenegPP).
Selain di bidang formal dan pemerintahan, degradasi kata perempuan juga terlihat dalam pencantuman definisinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang terbit pada 28 Oktober 1988. Perempuan dideskripsikan sebagai orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; istri; bini; dan betina (khusus untuk hewan). Sedangkan wanita ditulis sebagai perempuan dewasa, seolah kata perempuan ini hanya untuk melengkapi makna wanita saja. Belum lagi dalam KBBI cetak, definisi perempuan itu disusul dengan contoh lain seperti geladak, jalang, jalanan, jahat, lacur, nakal, dan lainnya yang bersifat negatif.
Definisi perempuan di KBBI yang sudah berumur hampir 32 tahun namun hingga sekarang masih belum diperbarui. Hal ini mendorong seniman dan kurator Ika Vantiani sejak dua tahun lalu, bersama kawan-kawannya, mengampanyekan perubahan definisi perempuan di KBBI. Lewat tagar #PerempuanDalamKamusBahasaIndonesia di akun media sosialnya serta pameran instalasi, Ika terus mengampanyekan pentingnya penggantian definisi perempuan di KBBI, karena KBBI adalah kamus acuan utama dalam bahasa Indonesia.
“Ketika orang mau belajar bahasa Indonesia, berbagai institusi mulai dari sekolah sampai lembaga-lembaga, semuanya mengacu pada kamus ini. Karena KBBI cetaklah yang paling lengkap, akurat, dan resmi,” ujar Ika dalam wawancaranya dengan Magdalene beberapa tahun lalu.
Baca juga: Seksisme dalam Bahasa Indonesia dan Cara Mengatasinya
Merebut Narasi Wanita
Lain halnya dengan Ika yang ingin meredefinisi kata perempuan di KBBI, sebuah kelompok literasi ingin merebut kembali narasi wanita yang sering kali dicap sebagai produk propaganda dan dianggap memenjarakan perempuan. Kelompok ini adalah Wanita Baca yang merupakan komunitas baca, diskusi sekaligus toko buku yang menjual berbagai macam buku tentang feminisme dan pergerakan perempuan.
Aktivis sekaligus pendiri Wanita Baca, Faiza Mardzoeki, mengatakan bahwa ia menggunakan kata wanita terinspirasi dari Gerwani, sebagai organisasi progresif yang dihancurkan pada masa Orde Baru dan tidak dikenal masyarakat awam sekarang ini. Selain itu, ia ingin mengklaim kembali kata wanita yang selama ini dianggap tidak progresif atau hanya bermakna “wani ditata” saja. Faiza mengatakan ia ingin agar kata wanita pun punya makna positif, sehingga tidak ada lagi saling tuduh mana yang lebih tinggi.
“Wanita? Kenapa tidak? Saya mulai memaknai kata wanita dan perempuan sebagai agen aktif di masyarakat. Wanita dan perempuan sama saja, yaitu agen yang aktif di masyarakat,” ujarnya kepada Magdalene.
“Reclaim kembali makna, baik kata wanita atau perempuan. Wanita baca sendiri artinya yang berani membaca. Wanita atau perempuan itu sumber pengetahuan dan kehidupan,” kata pendiri Institut Ungu itu.
Comments