Tahun 2020 meninggalkan trauma intoleransi dengan aksi terorisme terhadap rumah ibadat di Sigi, Sulawesi Tengah, dan pelarangan pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Sementara itu, secara global terjadi keresahan akan meningkatnya Islamofobia di Eropa setelah serangan terorisme di Perancis dengan tragedi pembunuhan guru sekolah, Samuel Paty pada Oktober dan aksi penembakan di Wina, Austria pada awal November.
Daniel Awigra, Deputi Direktur Director koalisi organisasi hak asasi manusia, Human Rights World Group (HRWG), mengatakan agama seharusnya berkontribusi pada kehidupan lebih positif, rukun, dan menghargai sesama. Namun, kenyataannya, agama menjadi sumber konflik, ketegangan, bahkan pembunuhan atas nama agama, ujarnya.
“Konflik agama adalah suatu hal yang sangat disayangkan karena masih terjadi di tahun ke-21 abad ini,” kata Daniel, yang juga salah satu pendiri Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK).
Ia berbicara dalam webinar “Mengurai Penyakit Kambuhan Islamofobia dan Kristianofobia”, (9/1) yang diinisiasi SEJUK, HRWG, Komite Nasional Lutheran World Federation (KNLWF), dan Masyarakat Diaspora Peduli Indonesia (MDPI).
Pendeta Retno Ratih Handayani dari Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), mengatakan aksi Islamofobia dan Kristianofobia merupakan ketakutan yang tidak proporsional akibat aspek sejarah yang kompleks dan situasi politik yang memanfaatkan isu agama. Aksi-aksi itu juga didorong berita hoaks yang memecah kedua pihak, pandangan monolitik terhadap agama Kristen dan Islam, dan anggapan bahwa agama tersebut adalah ancaman.
Baca juga: Konservatisme Agama di Sekolah dan Kampus Negeri Picu Intoleransi
“Harus diakui, ada teman-teman Kristen yang menyatakan karya penginjilannya secara agresif. Ada juga tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok muslim tertentu. Tapi sering kali kelompok tersebut digeneralisasi, padahal kekristenan itu heterogen. Begitu pula dengan Islam,” ujarnya.
Dalam praktik keseharian, menurut Retno, Islamofobia dan Kristianofobia dapat dilihat dari rasa enggan untuk hidup berdampingan. Misalnya adanya rumah-rumah kos khusus untuk penganut agama tertentu, penolakan aktivitas ibadah, hingga penyerangan fisik.
“Bisa juga lewat media sosial, bertebaran ujaran kebencian dari kedua pihak, Kristen dan Islam. Ada yang sengaja memproduksi (konten) itu untuk kepentingan tertentu, seperti ideologi, politik, dan lainnya,” ujarnya.
Islamofobia di Eropa
Ida Surjanti Ridwan, pemerhati dialog antaragama di Hamburg, Jerman, mengatakan, sebagai seorang muslim yang tergolong sebagai minoritas, ia tidak merasakan tekanan dari masyarakat Kristen sampai adanya insiden 9/11.
Ketakutan atas muslim dihadapinya setelah aksi terorisme yang meruntuhkan menara kembar World Trade Center di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Banyak orang menjauhinya karena Ida seorang muslim, ujarnya. Ia mencoba mengerti serta menganggap tidak perlu merasa marah kepada mereka karena adanya peristiwa yang mengancam kenyamanan komunitas Kristen dan masyarakat lainnya.
“Tapi dari sana saya merasa tertantang dan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam di seluruh dunia itu berbeda-beda. Saya berusaha menciptakan rasa aman dan menyiapkan telinga untuk mendengar dan memahami mereka yang berbeda dengan saya. Pelan-pelan mereka melihat saya berbeda dari berita yang mereka dengar,” ujarnya.
“Forum antar agama yang ada selama ini adalah dialog yang penuh kesantunan, tapi tidak produktif. Kita perlu dialog budaya di lapangan, dalam tingkat lokal dan nasional.”
Mengatasi Islamofobia dan Kristianofobia
Teolog Kristen Protestan dan dosen Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe mengatakan, harus digarisbawahi bahwa negara tidak terdiri dari satu golongan saja, dan Pancasila adalah pilihan Indonesia untuk hidup dalam masyarakat plural.
“Pancasila ditemukan sebagai kompromi nasionalis sekuler dan nasionalis religius. Karena dia adalah kompromi, maka kecenderungan untuk rentan sangat besar. Cara menginterpretasikan Pancasila juga tergantung dari siapa dan kondisi dalam menafsirkan,” jelas Andreas.
Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bisa ditafsir dengan latar belakang agama tertentu yang mampu mengucilkan dan membuat penganut agama lain menerima tafsiran tersebut, ujarnya. Tafsiran “Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki sifat abstrak karena tidak menunjuk pada Tuhan yang berpribadi, tetapi prinsip, ujarnya.
“Dia abstrak maka setiap agama berhak dalam kesetaraan untuk mengisi keabstrakannya. Saya kira ini adalah kewajiban bangsa Indonesia untuk berpegangan pada Pancasila sebagai kesepakatan,” kata Andreas.
Baca juga: Kasus SMKN 2 Padang Momentum Hentikan Pemaksaan Jilbab di Sekolah
Retno mengatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi Islamofobia dan Kristianofobia, seperti menciptakan dialog dalam antaragama di tingkat masyarakat bertetangga, dan antara tokoh umat beragama ranah nasional serta lokal. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan literasi media sosial untuk memperkuat narasi perdamaian. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun rasa hormat, pengertian dan merayakan perbedaan antar masyarakat Indonesia, ujarnya.
Retno mengatakan perempuan, pemuda, dan anak dapat berperan dalam memperkuat pendekatan budaya karena memiliki banyak kearifan lokal yang mampu menyatukan masyarakat.
“Contohnya, dialog lintas iman untuk perempuan. Perempuan adalah agen perdamaian yang hebat. Perempuan menjadi pendidik dalam kehidupan keluarga, kalau perempuan ini memiliki pemahaman tentang pluralisme, inklusivisme, ini bisa menjadi kekuatan yang luar biasa,” kata Retno.
Sudibyo menambahkan, narasi kecil dan sempit seperti menolak mengucapkan selamat Natal tidak perlu digubris dan akan hilang dengan sendirinya seiring bertambah dewasanya masyarakat dan terdidik dengan dialog perdamaian.
“Forum antar agama yang ada selama ini adalah dialog yang penuh kesantunan, tapi tidak produktif. Kita perlu dialog budaya di lapangan, dalam tingkat lokal dan nasional,” ujarnya.
Comments