Minggu pagi lalu (8/3), sekitar 4.000 orang sudah berkumpul di seberang Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat. Banyak di antaranya membawa poster aneka warna dan tulisan; ada yang menyuarakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, ada yang menolak RUU Ketahanan Keluarga, ada juga yang mendorong pencabutan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Datang dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari buruh sampai mahasiswa dan pekerja, orang-orang ini melakukan pawai tahunan untuk merayakan Hari Perempuan Internasional (IWD) 2020 dengan menyuarakan aspirasi politik mereka. Dari depan gedung Bawaslu, mereka berjalan sampai Taman Aspirasi di seberang Istana Presiden untuk melakukan orasi.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pawai ini menggabungkan dua massa, yakni massa Women’s March dan massa IWD, yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Kedua massa ini kemudian bergabung dalam Aliansi Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan (GERAK Perempuan), mengusung tema “Melawan Kekerasan Sistematis Terhadap Perempuan”.
“Kami melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh perempuan itu sangat beragam, dan di ruang mana pun perempuan berada, mereka selalu mengalami kekerasan seksual,” ujar Mutiara Ika, Sekretaris Nasional Organisasi Perempuan Mahardhika, yang berfokus pada isu buruh perempuan, kepada Magdalene, Senin (9/3).
Dalam aksi tahun ini, GERAK Perempuan menyuarakan enam tuntutan, antara lain penanganan kasus kekerasan seksual, pengesahan RUU PKS, serta pencabutan dan pembatalan produk undang-undang yang diskriminatif, termasuk RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Rika Rosvianti dari Per(EMPU)an, organisasi yang berfokus pada penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dalam transportasi publik, menyambut baik inisiatif penggabungan massa ini, yang menurutnya penting untuk menjaga kesinambungan gerakan.
“Secara penyelenggaraan ini sangat menantang karena mempertemukan dua kelompok yang berbeda. Women’s March kebanyakan anak muda dan berbasis digital, sementara massa IWD adalah aktivis lapangan,” ujarnya.
“Memang penyelenggaraannya menimbulkan culture shock, perlu banyak penyesuaian karena dua kelompok ini pada dasarnya menyasar massa yang berbeda. Namun secara keseluruhan, acara ini sudah sangat baik,” kata Rika kepada Magdalene, Senin (9/3).
Terkendala pelecehan seksual
Ika mengatakan bahwa sebagai penyelenggara, Aliansi GERAK Perempuan masih terkendala hal-hal teknis seperti pengaturan barisan dan melakukan pergantian tim ketika tengah melakukan pawai.
“Beberapa kali pihak aparat sempat menutup akses, namun hal ini tidak terlalu mengganggu jalannya aksi. Hanya saja memang di beberapa titik kami merasa massa aksi terhenti terlalu lama,” kata Ika.
Berangkat pukul 11.00 dari gedung Bawaslu, pawai memang baru sampai di Taman Aspirasi, yang berjarak kurang dari 2 kilometer dan bisa ditempuh sekitar 20 menit, sekitar pukul 14.00. Sejumlah peserta aksi kelelahan akibat terik matahari dan akhirnya berdiri di trotoar, atau berjalan mendahului ke Taman Aspirasi.
Baca juga: 'Women's March Jakarta' Bukan Aksi Ikut-ikutan
Selain itu, ada aduan pelecehan seksual yang dilakukan oleh peserta aksi laki-laki terhadap peserta perempuan. Salah satu yang menyuarakan hal ini adalah seorang peserta aksi dengan akun Twitter @nenonenoo, yang telah mengikuti acara Women’s March Jakarta sejak 2018.
“Pertama mereka menertawakan poster saya yang bertuliskan VAGINA beserta gambarnya. Kedua, mereka menunjuk-nunjuk pakaian yang saya kenakan, karena saya memakai crop top, dan mereka juga membicarakan saya dan teman-teman LGBT saya dengan raut wajah yang merendahkan,” tulisnya dalam sebuah utas.
Selama ini, ujarnya, ia merasa menemukan ruang aman dalam mengekspresikan kegelisahannya dalam pawai.
“Walaupun ada imbauan dari panitia yang berada di Mobil Komando untuk tidak melakukan pelecehan seksual. Tetapi peserta laki-laki ini tidak menggubris hal tersebut,” kata Neno.
Saya juga mendengar komentar-komentar merendahkan peserta aksi saat berjalan menuju Taman Aspirasi dan berpapasan dengan peserta perempuan lain.
“Ngomongin pelecehan seksual, tapi kok bajunya pendek-pendek. Gimana coba?” ujar perempuan itu.
Ika mengatakan ia sangat mengapresiasi teman-teman perempuan, baik korban maupun saksi, yang membicarakan insiden tersebut sehingga isu pelecehan seksual dalam aksi ini menjadi perhatian publik.
“Ini menjadi perhatian besar bagi kami, dan setelah aksi selesai, kami dari pihak penyelenggara membuat hotline pengaduan lewat formulir online. Hingga saat ini, yang melaporkan kira-kira di bawah 20 pengaduan,” ujarnya.
Ika menambahkan, data pengaduan ini sangat penting bagi penyelenggara dan menjadi peringatan serius di dalam Aliansi karena yang teridentifikasi sebagai pelaku tidak hanya orang luar namun juga sesama peserta aksi.
“Ini menjadi peringatan keras khususnya untuk aktivis laki-laki, bahwa ternyata isu pelecehan seksual terhadap perempuan itu belum menjadi isu yang prioritas,” ujarnya
“Kita menyadari ada kekurangan itu di dalam organisasi pergerakan. Karenanya, edukasi soal pelecehan seksual dan penciptaan ruang-ruang aman untuk seluruh kalangan harus menjadi prioritas dalam agenda GERAK Perempuan,” kata Ika.
Baca juga: Feminisme Interseksional Setelah Perjuangan Kemerdekaan
Standar moral bersama
Rika mengatakan, isu-isu perempuan, termasuk pelecehan seksual masih dipandang sebelah mata dalam gerakan progresif sekalipun. Insiden ini sudah terjadi sebelumnya pada demonstrasi besar-besaran #ReformasiDikorupsi pada September lalu, ujarnya.
“Bagaimana bisa gerakan masyarakat sipil, yang kemudian memutuskan untuk menjadi satu, malah menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual, dan menganggap isu ketubuhan itu tidak prioritas, bahwa ada Isu-isu yang sistemis yang perlu diutamakan untuk diperjuangkan bersama,” kata Rika.
“Sebagian orang di dalam gerakan masih berpikir, ya sudah, pelecehan seksual di demo itu wajar, biasa saja, karena ada yang lebih penting yaitu demonya menyuarakan sesuatu yang lebih sistemik dan besar,” tambahnya.
Ika dari Perempuan Mahardhika mengatakan, untuk mendorong solidaritas dalam Aliansi GERAK Perempuan, perlu diadakan pertemuan-pertemuan lebih sering untuk membahas agenda bersama, terlepas perbedaan-perbedaan dari tiap individu yang terlibat dalam aliansi.
“GERAK Perempuan akan selalu didorong untuk menyatakan sikap bersama dalam merespons isu-isu perempuan, dan GERAK Perempuan penting hadir dan mendukung setiap korban yang berani bersuara. Dengan begitu GERAK Perempuan akan terus hidup,” ujar Ika.
Senada dengan Ika, Rika juga mendorong adanya ruang diskusi yang lebih banyak di antara kelompok-kelompok yang berbeda ini untuk menciptakan ruang diskusi yang sehat agar saling belajar satu sama Iain.
“Sehingga mereka bisa belajar, oh kami ini perbedaannya ini, tetapi tidak lupa juga mencari kesamaan satu sama lain untuk diperjuangkan,” ujanya.
Untuk aksi selanjutnya, Rika yang tiap tahun ikut dalam berbagai aksi menyuarakan isu perempuan ini, menyarankan agar aliansi gerakan progresif membuat standar moral bersama yang harus dipatuhi oleh anggota aliansi.
“Semua standar nilai itu dikumpulkan menjadi sebuah rangkaian peraturan, dan jika ada yang melanggar nilai tersebut secara tegas harus dikeluarkan dari aliansi,” ujarnya.
Comments