Pentingnya Pelibatan Perempuan dalam Isu Energi Terbarukan

Gender dan energi punya keterkaitan yang erat. Dalam peran sosialnya, perempuan sebagai individu hadir untuk menyokong kebutuhan harian keluarga. Mereka punya peran vital dalam keluarga dan terlibat banyak dalam pengambil keputusan kebutuhan keluarga. “Karenanya, perempuan memiliki peran sangat penting dalam produksi dan pemanfaatan energi terbarukan,” kata Nika Sasongko, project manager Korea International Cooperation Agency (KOICA) dalam webinar bertajuk SDG TALKS: Wonder Women in Renewable Energy #BreakTheBias, Selasa (14/03) lalu.

Dalam pembagian peran secara sosial dan tradisional, perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab berbeda. Perempuan seringnya bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, sehingga perempuan bersinggungan langsung dengan kebutuhan energi. Salah satunya, energi listrik untuk menyediakan air, penerangan, dan menjalankan ragam peralatan rumah tangga lainnya.

Ketersediaan energi ini tentunya akan berpengaruh pada derajat kesehatan perempuan serta peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketersediaan listrik yang cukup bagi perempuan, terutama perempuan di daerah terpencil memudahkan mereka melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih ringan.

Sebaliknya, perempuan yang hidup tanpa akses energi, terutama energi baru terbarukan (EBT) harus mengeluarkan biaya dan usaha yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini tentu berpengaruh pada sulitnya perempuan untuk mendapatkan waktu beristirahat, bersosialisasi, dan hidup sehat yang merupakan modal dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan.

Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Andriah Feby Misna mengungkapkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengembangan EBT perlu dilakukan. 

Peningkatan partisipasi ini diperlukan agar perempuan dapat memanfaatkan EBT yang dalam prosesnya mampu mengurangi beban ganda dan kerentanan mereka. “Karenanya, selain mendorong perempuan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam upaya penyebaran energi baru terbarukan, kita juga perlu menyuarakan pentingnya menyusun peraturan di sub sektor energi terbarukan yang mengutamakan aspek gender dari tahap perencanaan sampai implementasi,” tambah Andriah Feby Misna.

Baca juga: Ketiadaan Akses Listrik di Daerah Terpencil Beban Ganda Bagi Perempuan

Pelibatan Perempuan dalam Energi Terbarukan

Sampai saat ini perempuan masih kurang dilibatkan dalam isu energi. Isu energi sebagai bagian dari bidang Science, Technology, Engineering dan Math (STEM) masih didominasi dengan paradigma maskulin.

Oleh karena itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Ministry of State Administration Republik Timor-Leste, Proyek Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dan KOICA bekerja sama meluncurkan proyek Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality (ACCESS).

Proyek ACCESS sendiri dirancang dan dikembangkan untuk membangun 23 pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terpusat. PLTS ini tersebar di empat provinsi di Indonesia, yaitu Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, juga Nusa Tenggara Timur dengan pembangkit listrik tenaga surya off-grid berkapasitas total 1,2 Mega Watt.

“Melalui pembangunan dan pengembangan PLTS, proyek ACCESS memastikan tersedianya akses listrik yang setara,” tutur Imas Agustina, Technical Officer ACCESS.

Imas pun lebih lanjut mengatakan proyek ini melibatkan peran perempuan dalam EBT yang berkelanjutan. Hal yang mendasari pentingnya peran perempuan di sektor EBT adalah terwujudnya pembangunan yang adil gender dan inklusif, salah satu poin yang masuk Sustainable Development Goals (SDGs) ke-5. 

Dalam poin-poin tersebut, pembangunan hendaknya melibatkan perempuan, kaum difabel, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta kelompok rentan. Peningkatan partisipasi perempuan juga tertuang dalam tujuan ke-7, yaitu pemberian akses energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua.

“Prioritas perempuan dalam proyek ACCESS terlihat dari komposisi tim project sendiri. Komposisi wajib yang kami implementasikan adalah partisipasi perempuan baik di bagian tekniknya maupun operasional sebanyak 50 persen. Dalam hal ini, kami memang sengaja menargetkan setiap desa memiliki setidaknya satu perempuan dan satu laki-laki operator,” jelas Imas.

Pelibatan perempuan dalam pembangunan dan pengembangan PLTS juga terlihat dari Patriot Energi atau PEA sebagai bagian dari proyek ACCESS. Perempuan Patriot Energi terdiri dari tujuh orang dan seluruhnya adalah sarjana dari berbagai latar belakang pendidikan. Mereka umumnya memiliki pengalaman lebih dari tiga tahun, bahkan ada yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dalam pendampingan masyarakat.

Di desa mereka mendampingi masyarakat selama pembangunan PLTS. Mulai dari membantu serah-terima aset PLTS dari Kementerian ESDM ke pemerintah desa, memfasilitasi pemilihan, pelatihan dan sertifikasi operator lokal, membentuk unit pengelola listrik desa, hingga membantu memetakan potensi ekonomi desa.

“Melalui pendampingan, kita ingin mendorong perempuan-perempuan dari masyarakat desa untuk memiliki kepercayaan diri serta kemampuan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Sehingga, perempuan jadi semakin termotivasi untuk terlibat sebagai operator dan siap menjadi agen perubahan,” ungkap Imas.

Baca juga: 5 Perempuan Inspiratif di Bidang Energi dan Pertambangan

Kendala Perempuan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan EBT

Pelibatan perempuan dalam pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan tentunya memiliki kendalanya tersendiri. Dalam webinar yang sama, Imas mengungkap pelibatan perempuan dalam proyek ACCESS misalnya dapat dibagi menjadi dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang Imas amat, mayoritas berasal dari keraguan dan ketidakpercayaan dari perempuan-perempuan desa itu sendiri.

Banyak sekali keraguan dan ketidakpercayaan diri dari teman-teman perempuan di desa. “Di beberapa kesempatan ketika kami sudah menemukan perempuan desa yang sudah memenuhi segala persyaratan sebagai operator, perempuan akan tetap ragu dengan kemampuan mereka dan ragu akan pembagian tanggung jawab mereka nantinya (dalam keluarga),” tutur Imas.

Kepercayaan diri perempuan desa yang rendah kemudian juga diperparah dengan faktor eksternal. Imas menceritakan ketika perempuan misalnya sudah memutuskan untuk menjadi operator dan kemudian mendaftar di tim perempuan yang menyelenggarakan rekrutmen di desa, mereka akan tetap mengalami bias gender.

“Kita temui ada kejadian di mana panitia itu mengarahkan perempuan desa. ‘Jadi bener nih mau sebagai operator, enggak daftar sebagai sekretaris atau bendahara saja yang lebih cocok?’” jelas Imas.

Belum lagi saat pelatihan, operator perempuan yang datang ke Jakarta, masih punya underline condition, “Malu, tidak percaya diri. Ketika ketemu kolega laki-laki dan pengajar yang mayoritas masih laki-laki ini menambah ketidakpercayaan mereka,” sambungnya.

Baca juga: Inisiasi Energi Terbarukan Untuk Masyarakat Sumba

Melihat adanya faktor sosial-kultural yang memengaruhi kepercayaan diri perempuan desa untuk menjadi operator PLTS, maka ACCESS pun melakukan pendekatan khusus bagi mereka. Imas misalnya mengatakan mereka sebisa mungkin selalu membuat sesi-sesi diskusi untuk operator perempuan. Fungsinya sebagai wadah berdialog atau curhat tentang kendala mereka selama menjadi operator.

Dari sinilah mereka saling belajar dan menguatkan dan Patriot Energi perempuan sebagai pendamping pun akan memotivasi perempuan untuk aktif terjun. Memberi tahu mereka bahwa bidang ini tidak hanya diciptakan untuk laki-laki saja, karena perempuan memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama.

“Akhirnya kita dari proyek ACCESS untuk mengantisipasi hal itu sekarang setiap awal pengembangan akan melakukan analisa gender. Hasil dari analisa itu nantinya kita susun menjadi gender action plan yang selama pengimplementasiannya nanti akan ada opsi penguatan pada operator perempuan,” jelas Imas.

Sebagai proyek yang ambisius karena memiliki tujuan mencapai energi bersih dengan melibatkan peran aktif perempuan di 23 desa, tentu kita berharap aka nada proyek-proyek serupa yang dikembangkan. Dalam hal ini tentunya, peran pemangku kebijakan publik dalam membuat Rancangan Undang-Undang atau RUU dengan lensa gender diperlukan.