Mereka yang mengaku dan mendaku aktivis seharusnya walk the talk dan practice what you preach. Sayangnya, realitas justru berkata lain.
Saya belum lama berkecimpung dalam kerja-kerja isu kemanusiaan, baru 13 tahun. Kalah senior dibandingkan mereka yang bahkan sudah menapaki pengalaman kerja melampaui setengah usia hidupnya, melintasi rezim. Sepanjang belasan tahun ini saya bertumbuh, baik dalam capaian karier maupun keahlian. Saya bekerja di isu hak asasi manusia, perempuan dan kesetaraan gender, demokrasi, transparansi, serta pelibatan remaja dan kaum muda. Yang tentu tujuan utamanya jelas: Membuat Indonesia lebih baik. Lebih terbuka, adil, dan setara untuk kita dan generasi masa depan kelak.
Tapi apakah jalannya selalu lancar? Tentu tidak. Jatuh bangun selalu ada. Dari upaya untuk merancang keberlanjutan bagi penerima manfaat, mencari pendanaan, tantangan implementasi, pemantauan dan evaluasi, sampai advokasi. “Lelah demi lillah,” begitu terkadang kolega saya mengingatkan. Bahwa apa yang kita kerjakan merupakan langkah mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Melelahkan tapi usaha tidak akan mengkhianati hasil.
Tentu saya setuju pada semangat itu. Selalu ada kemenangan-kemenangan kecil yang layak dirayakan. Ada hari-hari baik yang patut disyukuri, seperti praktik baik yang diakui oleh dan bermanfaat untuk warga, implementasi yang sinergis dengan mitra, hasil yang bisa dirasakan bersama, advokasi kebijakan yang berhasil, dan pelibatan bermakna kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan.
Di sisi lain, ada juga hari-hari buruk yang menyebalkan dan bahkan sering kali menjadi ganjalan kerja gerakan. Terutama jika tantangan itu bukan datang dari eksternal, melainkan dari internal.
Dorong kesetaraan tapi lakukan kekerasan
Mengawali karier di sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pada usia 21 tahun, saya langsung disuguhi curhat seorang kolega yang ditampar oleh suaminya sendiri dan korban KDRT. Siapa suaminya? Seorang aktivis ternama. Tidak hanya itu, si suami yang berkoar-koar tentang hak asasi manusia justru menjadi pengkhianat nilai yang dianutnya. Berselingkuh dan menggunakan kuasanya untuk mengakses sumber daya lembaga. Kaget? Tidak perlu. Ada yang seperti itu.
Baca juga: ‘Sisterhood’ dan Hal-hal yang Tak Selesai
Berpindah ke lembaga lain, saya dan sejumlah junior perempuan justru menemukan bahwa praktik “sisterhood” seperti isapan jempol belaka. Saling julid di belakang, komunikasi yang toksik, sampai cara-cara culas mendapatkan pengakuan atasan. Sebuah lembaga yang bahkan alokasi anggarannya terkhusus untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Tentu kita mau memaafkan, karena kita mau percaya pengalaman korban. Perempuan mengalami opresi berlipat dan kita diminta paham memaklumi. Tapi, bukankah kesetaraan yang kita gaungkan mestinya tanpa kekerasan?
Di kesempatan lainnya, terjadi dua tahun belakangan ini, saya mendapati cerita dan berhadapan dengan seorang pegiat perempuan. Mengaku dan mendaku feminis tetapi begitu sadis merusak dan manipulatif. Upaya kita merealisasikan setara ternyata masih jauh dari harap karena kekerasan dengan segala bentuknya, dari verbal, psikis, dan manipulasi yang ternyata masih terus dipraktikkan.
Selain itu, satu-dua aktivis saya tahu juga adalah pelaku kekerasan seksual. Beberapa mendapat ganjaran, meskipun masih sebatas sanksi sosial dan penghakiman dari kawan-kawan di lingkar gerakan. Mulai dari pengucilan, akses manggung yang dibatasi, sampai pemberhentian di tempat mereka bekerja. Tapi itu belum terjadi sistematis dan integratif. Si pelaku bisa saja pindah sektor/isu lain, masuk ke jejaring baru, mendapatkan pekerjaan dan akhirnya melakukan kembali kejahatan yang sama. Ada juga yang lebih kurang ajar. Saat ada aktivis pelaku kekerasan seksual yang justru masih bisa berkeliaran dan didengarkan banyak orang lewat ceramah gagasan promosi keadilan. Memuakkan!
Penuh hipokrisi
Seorang aktivis laki-laki yang mempromosikan demokrasi dinilai baik dan begitu lurus, ternyata menyimpan obsesi untuk bisa menjalin hubungan dengan perempuan lain. Diam-diam. Aktivis lainnya telah mencapai posisi di sebuah lembaga pemerintahan dengan dukungan sang istri namun berkhianat dengan tetap menjaga “relasi” dengan pacarnya. Sama, diam-diam.
Ini bukan asumsi, ini terjadi. Sial, saya kenal semua pihak. Kadang saya ingin sekali membeberkan kepada kawan-kawan perempuan saya dan menyarankan mereka untuk pergi dan hidup mandiri. Tetapi akhirnya saya bisa merasakan pergi ternyata tidak selalu menjadi solusi. Bahkan mungkin bisa menambah luka bagi anak-anak dan diri sendiri. Terkadang karena menganggap kita paling terpapar informasi dan nilai-nilai, kita menyarankan mereka sesuatu yang menurut kita paling benar padahal belum tentu sesuai.
Baca juga: Feminisme untuk Keadilan, Bukan Feminisme Pengakuan
Lantas, mengapa sebetulnya ini terjadi? Di tengah era post-truth dan segala sesuatu yang begitu lekat dengan kebohongan, tidak sedikit orang merasa berhak melakukan sebuah kekeliruan karena menganggap ada orang yang lebih buruk dibandingkan diri mereka sendiri. Aktivis yang kerap mengutuk status quo mendapat pembenaran melakukan kengawuran karena menurut mereka penguasa lebih buruk, bukan?
Dean Burnett, seorang doktor neurosains penulis buku The Happy Brain dan The Idiot Brain menjelaskan situasi yang disebut: cognitive dissonance. Menurut Burnett, hipokrisi adalah hal yang dikenali oleh otak manusia sebagai bentuk ketidakselarasan antara kata, pikiran, dan perbuatan. Tetapi, bukan berarti hal tersebut bisa dibenarkan. Apalagi saat hipokrisi yang dilakukan menimbulkan akibat atau kerusakan (damage). Fisik, psikis, ekonomi, dan bahkan pada banyak kesempatan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.
Relasi kuasa dan praktik patriarkal melanggengkan hipokrisi di lingkar mereka yang mendaku dan mengaku aktivis. Kita segan menegur karena menganggap, “ini bukan urusan saya”, atau “yang penting bukan saya yang kena,” bahkan ujaran, “untuk apa saya peduli?”. Kita tidak menegur karena mungkin kita pernah terlibat dalam praktik serupa. Kita bisa jadi juga ada di dalam represi sehingga sulit bersuara. Tetapi, mari kita putus semua hipokrisi. Tidak perlu menjadi suci, semua orang punya masa lalu dan masalahnya sendiri. Hanya saja, bukankah kita perlu bersepakat mestinya perjuangan yang kita lakukan jauh dari segala kekerasan?
Comments