Riset: Hanya 23 Persen PNS Perempuan Duduki Jabatan Eselon

Lembaga riset Cakra Wikara Indonesia (CWI), yang fokus pada kajian politik dan kebijakan publik dengan perspektif gender, mengatakan perlu ada langkah terobosan karena masih ada ketimpangan distribusi jabatan tinggi antara pegawai negeri sipil (PNS) perempuan dan laki-laki di 34 kementerian. 

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2011-2012 dan 2014-2016 yang diolah oleh CWI menunjukkan bahwa pada saat perekrutan, proporsi laki-laki dan perempuan di 34 kementerian tersebut relatif berimbang. Namun seiring perjalanan karier, jumlah PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon jauh lebih sedikit dibandingkan PNS laki-laki.

Proporsi PNS perempuan di 34 kementerian menunjukkan angka yang relatif stabil pada kisaran 39 persen. Namun PNS perempuan yang menduduki jabatan eselon (1-5) hanya mencapai 22,38 persen pada periode 2011-2012 dan hanya meningkat menjadi 23,48 persen pada periode 2015-2016. 

Pemerintah, menurut CWI, sebetulnya telah berupaya untuk mengatasi ketimpangan tersebut lewat sistem meritokrasi yang diregulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (UU ASN). UU ini menerapkan sistem meritokrasi dalam perekrutan, pola karier, dan relasi kerja dalam birokrasi, untuk mengikis distorsi seperti senioritas, diskriminasi, favoritisme, dan stereotip negatif. Sistem tersebut diharapkan dapat membuka peluang yang sama bagi ASN laki-laki dan perempuan di birokrasi.

“Sejak berumah tangga, perempuan merasa harus membuat keputusan dalam ranah privatnya. Salah satunya adalah untuk memprioritaskan anaknya. Sehingga perempuan tidak bisa secara leluasa menentukan apa yang dibutuhkannya dalam segi jenjang karier,” ujar Dirga pada acara diskusi di Jakarta (22/2).

Selain itu, temuan CWI juga menunjukkan bahwa jam kerja PNS dengan jabatan tinggi sering kali tidak fleksibel dan sistem kepegawaian masih tidak ramah gender, seperti tidak adanya ruang menyusui. Kurangnya fasilitas seperti ini menyebabkan perempuan harus memilih antara memprioritaskan jenjang kariernya atau keluarganya, kata Dirga.

“Ada hambatan struktural yang terjadi juga. Kementerian sering kali masih menugaskan seseorang yang menerima jabatan tinggi ke daerah lain sebagai jalur promosi. Ini menjadi pertimbangan yang sangat berbeda antara PNS laki-laki dan perempuan,” lanjutnya.

Trisacti Wahyuni, Inspektur Bidang Administrasi Umum dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menyatakan bahwa kultur patriarki yang menganggap perempuan lebih rendah dari laki-laki telah menghambat PNS perempuan.

“Kita masih dianggap subordinat. Sementara itu terdapat hambatan peran domestik di mana anak masih dipercaya menjadi tanggung jawab ibunya saja,” ujarnya.

“Ada juga hambatan stereotip gender di mana masyarakat tidak percaya dengan pemimpin perempuan karena dianggap moody atau terlalu perfeksionis.”

Eunike Prapti Lestari Krissetyanti, Kepala Subbagian (Kasubbag) Kinerja dan Konseling Biro Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), mengatakan usia menjadi salah satu faktor yang menentukan posisi eselon, sementara pola karier PNS masih mengikuti siklus hidup laki-laki.

“Padahal perempuan mempunyai life cycle yang berbeda, di mana usia reproduktif mereka datang di jenjang karier Eselon IV ke Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Tidak ada istilah ‘berhenti sementara untuk mengurus keluarga’ bagi PNS perempuan,” ujarnya.

“Ibaratnya perempuan dan laki-laki itu lomba lari, perempuan membawa tas ransel dengan beban yang lebih berat dua kali lipat dibanding laki-laki. Kalau tidak ada intervensi dari pemerintah, maka selamanya kondisi perempuan itu akan timpang dibanding laki-laki,” kata Eunike.

Trisacti mengatakan bahwa perempuan membutuhkan perhatian khusus karena ada kondisi-kondisi alamiah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.

“Bukan kami ingin diistimewakan, namun kami harus diberikan support lebih agar tercipta sistem afirmasi yang mengutamakan ekualitas, seperti fasilitas daycare dan ruang laktasi untuk para ibu. Di BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bahkan masih belum ada itu,” ujarnya.

CWI merekomendasikan diberlakukannya sistem afirmatif yang dipercaya mampu mempertimbangkan penilaian objektivitas lain yang tidak terdeteksi oleh sistem meritokrasi.

“Tidak seperti sistem merit yang mengabaikan ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan di dalam birokrasi, sistem afirmatif mengaku adanya hambatan secara ranah privat yang dihadapi oleh PNS perempuan dan mencari solusi untuk mengurangi atau bahkan menghapus hambatan tersebut,” ujar Dirga.

Afirmasi, menurut CWI, diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang representatif dan mampu menghadirkan beragam kepentingan, pandangan, kebutuhan, keinginan, dan nilai yang mencerminkan populasi masyarakat secara luas.

Sistem ini sama sekali bukan berarti pengabaian terhadap prestasi kerja dan penilaian objektivitas lainnya, namun sebagai bentuk pengakuan atas terjadinya hambatan sistematis di ranah privat. Meningkatkan jumlah PNS perempuan dalam birokrasi berarti mendorong peningkatan layanan dan kinerja birokrasi menjadi lebih responsif, ujar CWI.

Baca juga tentang desakan Komnas Perempuan terhadap DPR untuk mengadakan dialog sehat soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Illustrasi oleh Karina Tungari